Foto : Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kukar, Mopfiyanto Ramadhan.
PUBLIKNEWS.CO, KUKAR – Momentum pelantikan 3.870 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kutai Kartanegara (Kukar) bukan sekadar seremoni administratif, melainkan ujian awal dari reformasi birokrasi berbasis tanggung jawab dan kompetensi.
Pemerintah daerah kini menempatkan fokus lebih besar pada kualitas pelayanan publik, seiring peralihan status ribuan honorer ke posisi resmi sebagai ASN kontrak.
Fenomena pelantikan massal ini menandai titik balik dalam manajemen sumber daya manusia pemerintah daerah. Proses pengambilan sumpah dan janji jabatan menjadi simbol transisi, sekaligus komitmen moral bagi para pegawai untuk menjalankan tugas dengan integritas dan profesionalisme.
Transformasi ini juga mencerminkan upaya sistemik dalam menjawab keterbatasan tenaga di berbagai sektor pelayanan publik. Namun, keberhasilan tidak cukup hanya dengan jumlah. Kualitas kerja, adaptasi terhadap sistem pemerintahan, dan kedisiplinan menjadi penentu keberlanjutan reformasi ini.
Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKPSDM Kukar, Mopfiyanto Ramadhan, menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar peralihan status kepegawaian, melainkan titik awal perubahan kultur kerja yang lebih bertanggung jawab.
“Kami ingin proses pengambilan sumpah ini menjadi motivasi mereka untuk meningkatkan kinerja, terutama bagi yang sebelumnya berstatus honorer,” katanya. Kamis (22/5/2025).
Pelantikan dijadwalkan berlangsung di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang. Lokasi ini dipilih bukan tanpa alasan kapasitas besar dibutuhkan untuk mengakomodasi ribuan peserta serta memfasilitasi pengawasan dan pengendalian yang efektif selama prosesi.
BKPSDM Kukar juga telah melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur kepolisian, serta tim medis dalam mempersiapkan acara. Koordinasi ini menjadi krusial agar pelaksanaan tidak hanya berjalan lancar, tapi juga aman dan tertib, mengingat banyaknya peserta yang hadir.
Selain aspek keamanan, penyelenggara juga memastikan kelengkapan fasilitas dasar seperti toilet, ruang istirahat, serta pengaturan lalu lintas. Upaya ini dilakukan agar pelantikan berjalan efisien dan memberikan pengalaman yang positif bagi peserta.
Namun, pelantikan bukanlah akhir dari proses. Pemerintah Kabupaten Kukar memiliki tanggung jawab besar untuk melakukan pembinaan lanjutan, agar para PPPK mampu memenuhi harapan publik dan menjalankan tugas secara optimal di berbagai lini pelayanan.
“Kami pastikan semua persiapan sudah matang supaya pelaksanaan di stadion bisa berjalan dengan baik dan tertib,” tegas Mopfiyanto. (Adv)






Users Today : 139
Total Users : 486036
Views Today : 295
Total views : 1573809
Who's Online : 2