Sutomo Jabir Mengoreksi Proses Pelelangan Dinas PU yang Lambat.

Publiknews. Co -Samarinda– Komisi IIl Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim Sutomo Jabir lakukan Intrupisi pada rapat paripurna ke 38 DPRD Kaltim bersama Badan Anggaran DPRD Kaltim serta pemerintah provinsi (Pemprov). Soal serap anggaran yang sangat rendah dari Dinas Pekerjaan umum

“Tentu kita bersyukur kita telah menyepakati APBD perubahan tahun 2022 yang lebih menggembirakan lagi karena angkanya bertambah yang awalnya 11,5 triliun menjadi 14,36 triliun,” tuturnya Tomo.

Namun menurut Tomo dengan telah disepakatiny APBD perubahan tersebut harus  direvisi mengenai realisasi belanjanya.

“Tentu sangat memprihatinkan karna sampai triwulan ketiga, ini triwulan terakhir realisasi anggaran kita masih sangat rendah,” ujarnya.

Menurut sepengamatanya Ia menganggap ada sesuatu yang tidak beres di jajaran pemerintah provinsi Kaltim. Tomo pun mengambil Contoh SKPD yang mempunyai anggaran terbesar.

Politisi PKB tersebut menjelaskan bahwa Dinas Dinas Pekerjaan Umum adalah salah satu SKPD yang menampung anggaran yang begitu besar sehingga kesuksesan dinas PU merupakan kesuksesan belanja kita dan itu sangat dinikmati langsung oleh masyarakat. ucapapnya.

Diketahui realisasi anggaran dinas PU sampai sekarang masih sangat rendah serapan anggarannya.

“Kelihatan juga masuk triwulan ketiga realisasi anggarannya juga masih sangat rendah. Bahkan ada salah satu bidang masih 5% serapann anggarannya,” tambahnya.

Kemudian dilihat secara umum Dinas PU mayoritas dalam merealisasikan kinerjanya yaitu melalui proses lelang serta tahapan untuk mekanisme seleksi pelelangan, maka dar itu Tomo menggap adanya permasalahan pada diproses itu.

“saya mengamati karna mayoritas dinas PU melalui tahapan yang namanya seleksi pelelangan di biro Barang dan jas (Barjas), oleh karena itu kedua instansi ini mesti pak sekda atau Pemprov duduk untuk menentukan karna ada keadaan yang tidak sehat di antara keduanya,” jelasnya Tomo.

Tomo berani mengatakan hal tersebut dikarenakan informasi dari pemerintah pusat oleh kementerian pekerjaan umum soal proses pelelangan sudah disederhanakan, menurutnya hanya butuh waktu 2 Minggu saja proses pelelangan bisa clear pengadaan Barjas.

Akan tetapi faktanya dilapangan tidak sesuai dengan yang diharapkanya sehingga berdampak pada realisasi anggaran yang sangat rendah

“Realita yang kita lihat adalah ada yang sampai berbulan bulan tidak selesai bahkan ditender ulang bahkan batal ini ada apa sebenarnya ? ini akan berdampak pada realisasi anggaran kita yang sampai saat ini masih sangat rendah,”tegasnya

Sutomo Jabir pun juga meminta agar secara teknisnya pihaknya dengan dinas yang terkait bisa membahas lebih jauh untuk membenahi rendah nya serapan anggaran tersebut lewat lintas Komisi nantinya.

Tarahir Ia mengharapkan agar adanya kenaikan APBD tersebut diharapkan bisa direalisasikan dengan baik serta tepat sasaran.

“Harapannya tidak ada artinya angka 14 triliun 15 triliun kalo tidak segera dikonfersi menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang bisa dinikmati langsung oleh masyarakat,” harapnya.

Penulis: Rid