Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Tolak Keras Rencana Kenaikan Biaya Haji

Publiknews. Co, Samarinda – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sani Bin Husain menolak rencana kenaikan biaya haji yang diusulkan Kementerian Agama (Kemenag) menjadi Rp 69,2 juta. Sani  menilai kenaikan biaya haji itu tidak rasional.

Ketua fraksi PKS DPRD itu pun menilai, bahwasanya kenaikan itu sangat memberatkan di tengah kondisi ekonomi sulit saat ini dan latar belakang calon jemaah haji kota Samarinda sebagian besar adalah karyawan dan pelaku ekonomi kecil” kata wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Dr.Sani Bin Husain,S.Si,M.Pd, kepada wartawan, Senin (26/1/2023).

Sani menilai rencana kenaikan biaya haji itu secara umum disebabkan karena adanya kesalahan dalam pengelolaan dana. Kan rumusnya jelas ada indirect cost yang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp 25 juta, kalau umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat keuntungan.

“Faktanya 70 % keuntungan pengeloalan dana haji diambil pemerintah untuk menerbitkan surat utang Negara (SUN) dan SUKUK yang keuntungannya hanya 5 % sedangkan inflasi saja angkanya sudah di 5,4 %, ya jadinya keuntungan yang harusnya untuk jamaah ya ludes,” terangnya.

Sebenarnya tanda-tanda awal masalah itu sudah diperingatkan oleh KPK 5/1/2023 dalam acara monitoring dan audensi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) di Gedung merah putih.

“Saya berharap kedepan BPKH dan Kementrian Agama lebih berhati-hati mengelola dana Haji umat dan mau mendengar saran dari berbagai pihak,” harapnya.

Lanjutnya. “Jangan sampai Akhirnya  Badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali, padahal badan tersebut adalah perusaaan investasi dan semua akhirnya di tanggungkan ke Jamaah , jelas itu tidak adil” lanjut Sani

“Jadi pemerintah juga harus bertanggung jawab, karena banyak dana haji dipakai untuk subsidi APBN, Pemerintah jangan pelit sama rakyat sendiri. Menyuntik dana ke BUMN bangkrut puluhan Trilyun saja bisa.

Sebagai pejabat daerah sebenarnya saya malas mengomentari kebijakan pusat, saya hanya debu yang  jauh dari Jakarta. Tapi karena ini menyangkut niat ibadah Haji , kakek, nenek, ayah,ibu  paman, bibi, orang-orang tua kita di Samarinda, maka kebijakan pusat yang tidak adil akan saya lawan meski sampai Jakarta. Pungkas Sani.(Adv)