DPRD Samarinda Gelar RDP Bahas Kelangkaan Elpiji 3 Kg: Penyebab, Dampak, dan Solusi

Publiknews.co Samarinda – Kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Meskipun secara kuota dinyatakan mencukupi, banyak warga mengalami kesulitan memperoleh gas subsidi di pangkalan.

Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan pasokan, tetapi juga disebabkan oleh distribusi yang tidak tepat sasaran serta kepanikan yang melanda masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait kelangkaan elpiji 3 kg, menegaskan bahwa kuota gas subsidi yang dialokasikan untuk Samarinda sebenarnya telah mencukupi.

Berdasarkan data dari PT Pertamina Patra Niaga, kuota elpiji subsidi untuk Samarinda pada tahun 2024 mencapai 29.405 metrik ton per tahun atau setara dengan 9.801.000 tabung.

Distribusi gas ini dilakukan melalui 23 agen yang bertanggung jawab menyalurkannya ke pangkalan-pangkalan resmi.

“Pihak Pertamina telah menyampaikan bahwa pangkalan memang tidak beroperasi pada hari libur nasional, tetapi di luar itu tidak ada kendala dalam pendistribusian. Sebenarnya, kuota yang tersedia sudah cukup, namun kepanikan masyarakat dalam membeli gas menjadi faktor utama yang menyebabkan kelangkaan,” ujar Iswandi pada Kamis (6/2/2025).

Ia menjelaskan bahwa kepanikan masyarakat mulai meningkat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan kebijakan pada 27 Januari 2025 yang melarang pengecer menjual elpiji subsidi mulai 1 Februari 2025.

Kebijakan tersebut menimbulkan keresahan sebelum akhirnya dibatalkan oleh Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025.

“Salah satu kendala utama adalah adanya pihak-pihak yang tidak berhak namun tetap membeli gas subsidi. Hal ini menjadi perhatian kami dan akan ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Samarinda berencana mengundang kembali Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian (Diskumi), Dinas Perdagangan (Disdag) Samarinda, serta Biro Ekonomi Pemerintah Kota Samarinda untuk membahas mekanisme distribusi yang lebih efektif.

“Kami akan mencari solusi, apakah dengan sistem pembagian lima RT satu pangkalan atau mekanisme lain yang lebih tepat agar masyarakat tidak perlu mencari gas hingga ke kecamatan lain. Kondisi saat ini justru menyebabkan harga melonjak, yang pada akhirnya membebani masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, regulasi mengenai penggunaan gas subsidi oleh pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga akan diperketat.

Berdasarkan aturan yang berlaku, hanya UMKM dengan omzet maksimal Rp800 ribu per hari yang berhak menggunakan gas subsidi.

Namun, di lapangan ditemukan bahwa ada usaha dengan omzet Rp3-4 juta per hari yang masih menggunakan elpiji 3 kg.

“Kami akan memastikan bahwa data penerima gas subsidi lebih akurat, bekerja sama dengan Diskumi, agar pendistribusiannya lebih tepat sasaran,” jelasnya.

Lebih lanjut, ditemukan bahwa beberapa pangkalan menjual elpiji subsidi dengan harga melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp18 ribu per tabung.

Di beberapa tempat, harga gas subsidi mencapai Rp25 ribu hingga Rp30 ribu, bahkan ada pengecer yang membeli dengan harga Rp35 ribu dan hanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp5 ribu per tabung.

Sebagai langkah lanjutan, DPRD Samarinda akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan bahwa elpiji bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

“Keuntungan bagi pengecer memang kecil, tetapi ada pihak lain yang memperoleh keuntungan lebih besar dari proses distribusi ini. Kami akan menelusuri lebih lanjut permasalahan ini,” pungkasnya.

Penulis Ainunnisa editor Redaksi PN