Samri Shaputra Soroti Efisiensi Anggaran dan Perlunya Perubahan pada Program Makan Bergizi Gratis

Publiknews.co — Samarinda. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyampaikan kritik terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Samarinda.

Menurutnya, anggaran yang tersedia saat ini sudah sangat terbatas, dan pemotongan lebih lanjut akan memperburuk keadaan, menghambat perencanaan pembangunan kota.

“Jika kita melihat kebutuhan yang ada, anggaran yang saat ini tersedia saja sudah tidak mencukupi. Apalagi jika ada pemotongan lebih lanjut, jelas akan menghambat perencanaan pembangunan. Bahkan dengan anggaran yang sebelumnya, kami sudah menganggapnya kurang untuk pembangunan Kota Samarinda,” ujar Samri, Jumat (14/3/2025).

Samri secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diambil oleh pemerintah kota.

“Apakah kami setuju atau tidak dengan efisiensi anggaran ini? Kami jelas tidak setuju,” tegasnya.

Mengenai tuntutan dari beberapa kalangan masyarakat untuk melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Samri memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya, kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak adalah pendidikan gratis, bukan sekadar pemberian makanan gratis.

“Sebenarnya yang lebih dibutuhkan masyarakat bukan makan gratis, tetapi pendidikan gratis. Sebab, program MBG ini sendiri menelan biaya yang sangat besar, mencapai lebih dari Rp8 triliun,” ungkap Samri.

Samri lebih mendukung jika anggaran yang dialokasikan untuk MBG dialihkan ke program lain yang lebih memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Saya lebih sepakat jika dana tersebut dialihkan untuk program pendidikan gratis, atau inisiatif lainnya yang memberikan dampak lebih besar secara langsung. Apalagi, program MBG ini masih menjadi perdebatan, dengan nilai Rp10.000–Rp15.000 per porsi, apakah itu cukup untuk mencukupi gizi yang dibutuhkan? Jangan sampai program ini malah menjadi beban, bukannya memberikan kebahagiaan bagi masyarakat,” ujar Samri.

Selain itu, Samri juga mengkritisi program “Gratispol” yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Ia menyatakan bahwa meskipun program pendidikan gratis ini positif, cakupannya masih perlu dijelaskan lebih rinci.

“Program ini merupakan rangkaian kegiatan pendidikan. Namun, kami masih belum jelas mengenai lingkup dari ‘gratis’ itu sendiri, apakah hanya mencakup biaya pendidikan? Karena masih banyak kebutuhan pendidikan lain yang menjadi beban, seperti seragam dan buku,” ujarnya.

Samri berharap agar program pendidikan gratis yang dicanangkan oleh pemerintah tidak hanya mencakup biaya sekolah, tetapi juga kebutuhan lainnya yang sering kali menjadi beban tambahan bagi orang tua siswa.

“Harapan kami, jika pendidikan gratis sudah dilaksanakan, mungkin anggaran lainnya bisa dialihkan untuk mencakup biaya pakaian atau seragam gratis. Seragam masih menjadi beban biaya yang cukup besar. Selain itu, anggaran juga bisa digunakan untuk buku atau penambahan jam belajar bagi anak-anak,” tambahnya.

Samri menekankan pentingnya kebijakan yang benar-benar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Ia berharap agar pemerintah lebih bijaksana dalam mengalokasikan anggaran, memastikan bahwa dana digunakan untuk program yang lebih efektif dan bermanfaat.

Penulis Ainun Redaksi PN