Publiknews.co Samarinda – Insiden tanah longsor yang terjadi di Jalan Belimau, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara, awal pekan ini menimbulkan kekhawatiran baru terkait keselamatan warga di musim penghujan.
Kejadian pada Senin pagi (14/5/2025) tersebut mengakibatkan empat rumah warga terdampak akibat longsoran tebing setinggi lima meter.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyerukan agar Pemerintah Kota Samarinda segera mengambil langkah antisipatif.
Ia menekankan perlunya sistem mitigasi bencana yang lebih terstruktur, khususnya di wilayah permukiman padat dan area dengan kontur tanah labil.
“Kita tidak seharusnya menunggu bencana terjadi untuk kemudian bergerak. Pemerintah perlu secara aktif memetakan daerah-daerah yang memiliki potensi longsor tinggi serta melakukan edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan,” ujar Subandi.
Ia menambahkan bahwa Pemkot Samarinda dan BPBD harus memperkuat sistem deteksi dini serta melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi tanah dan struktur lereng di wilayah rawan.
Menurutnya, tindakan preventif akan jauh lebih efektif dalam mengurangi risiko kerusakan maupun korban jiwa.
Tak hanya itu, Subandi juga mendorong pemerintah daerah agar memberlakukan regulasi ketat terkait pembangunan di zona rawan bencana.
Ia menilai perlu adanya penegakan aturan yang mewajibkan kajian teknis serta rencana mitigasi sebelum pembangunan dapat dilakukan.
“Sudah saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakan pada keselamatan publik. Pembatasan pembangunan di wilayah berisiko harus diberlakukan secara tegas, agar bencana serupa tidak terus berulang di masa mendatang,” tuturnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya respons cepat pascakejadian, termasuk penyaluran bantuan kepada warga terdampak.
Menurutnya, penanganan darurat dan pemulihan kondisi korban harus menjadi bagian integral dari kebijakan penanggulangan bencana.
“Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat adalah tanggung jawab bersama. DPRD akan terus memantau dan mendukung langkah-langkah strategis dalam perlindungan warga dari bencana alam,” tegasnya.
Subandi menutup pernyataannya dengan harapan agar pemerintah tidak hanya reaktif, tetapi mulai membangun budaya tanggap bencana yang berbasis pada pencegahan dan perlindungan jangka panjang.
Penulis Nisnun Editor Redaksi PN






Users Today : 363
Total Users : 540008
Views Today : 446
Total views : 1668622
Who's Online : 7