DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Akses SDA, Desak Reformasi Kebijakan Demi Kesejahteraan Masyarakat

Publiknews.co Samarinda – Kritik tajam kembali dilontarkan terhadap pola pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Kalimantan Timur yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat lokal.

Anggota Komisi II DPRD Kaltim sekaligus Ketua Fraksi Golkar, Muhammad Husni Fahruddin, menilai perlunya perombakan kebijakan yang lebih adil dan inklusif demi memastikan hasil kekayaan alam tidak hanya mengalir ke kantong korporasi.

Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, menyoroti realitas timpang di daerah kaya sumber daya seperti Kaltim, di mana masyarakat justru hanya menjadi penonton di tengah eksploitasi besar-besaran oleh perusahaan.

Menurutnya, selama ini pengelolaan SDA masih didesain lebih menguntungkan kepentingan investor dibandingkan kepentingan rakyat.

“Selama ini masyarakat lokal hanya jadi tenaga kerja, sementara kendali dan keuntungan utama dipegang korporasi. Ini harus diubah. SDA seharusnya menjadi alat untuk mempercepat pemerataan dan keadilan ekonomi,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya regulasi daerah yang lebih pro-rakyat dan membuka ruang partisipasi aktif warga dalam seluruh rantai pengelolaan SDA, mulai dari eksplorasi hingga distribusi hasil. Bagi Fahruddin, keterlibatan masyarakat dalam sistem pengelolaan harus dimaknai bukan hanya sebagai pekerja, tetapi sebagai pemilik hak atas manfaat.

“Kita butuh sistem yang memastikan masyarakat punya suara, punya kontrol, dan punya andil dalam menentukan arah pengelolaan sumber daya. Jangan terus jadi korban ketimpangan,” tegas politisi Partai Golkar ini.

Ia juga mendorong terbangunnya ekosistem kolaboratif antara pemerintah, legislatif, pelaku usaha, dan komunitas lokal untuk menciptakan skema pembangunan SDA yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

“Reformasi kebijakan harus dilakukan menyeluruh, tidak hanya di tataran wacana. Kami di legislatif siap mendorong regulasi baru yang menjawab masalah ketimpangan ini,” imbuhnya.

Lebih jauh, Fahruddin menilai bahwa masa depan Kalimantan Timur sebagai provinsi strategis—terlebih dengan adanya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)—harus dibangun di atas fondasi keadilan ekonomi, bukan eksploitasi sepihak.

“Kesejahteraan rakyat adalah tolok ukur utama keberhasilan pengelolaan SDA. Jika masyarakat masih hidup dalam keterbatasan, maka ada yang salah dari sistem yang ada saat ini,” tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN