DPRD Kaltim Soroti Temuan BPK, Minta Pemerintah Benahi Tata Kelola Sebelum Realisasikan Gratispol

Publiknews.co Samarinda – Menjelang peluncuran program pendidikan baru bertajuk Gratispol, kalangan legislatif Kalimantan Timur mengingatkan Pemerintah Provinsi agar terlebih dahulu menyelesaikan berbagai permasalahan administratif dan keuangan yang masih membayangi program pendahulunya, Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT).

Anggota Komisi lV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyatakan bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait BKT harus menjadi perhatian serius.

Dalam laporan tersebut, ditemukan sisa anggaran tak terserap hingga Rp3,5 miliar, serta indikasi penyaluran dana beasiswa kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria.

“Ini alarm penting bagi pemerintah. Sebelum berbicara soal program baru, kita wajib menyelesaikan kekeliruan masa lalu. Gratispol tak boleh mengulang kesalahan serupa,” ujar Agus.

Meskipun Pemprov Kaltim kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, Agus menegaskan bahwa capaian tersebut tidak menutup mata terhadap 27 temuan dan 63 rekomendasi yang disampaikan dalam laporan audit.

Ia mendesak seluruh temuan itu segera ditindaklanjuti sebagai bentuk akuntabilitas publik.

“Opini WTP patut diapresiasi, tapi substansinya adalah bagaimana kita menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan sungguh-sungguh, termasuk dalam hal penyaluran beasiswa,” katanya.

Agus juga menekankan perlunya keterlibatan aktif Inspektorat untuk melakukan audit internal secara menyeluruh, serta memastikan pengembalian dana apabila ditemukan pelanggaran administratif.

Ia menilai ini sebagai langkah krusial untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan.

“Jika memang ada dana yang salah sasaran atau tidak tepat kelola, harus dikembalikan. Ini bukan soal jumlah, tapi prinsip tata kelola keuangan negara yang benar,” tegasnya.

Politisi asal Kutim tersebut menambahkan bahwa Gratispol, sebagai program pendidikan yang menjanjikan pembebasan biaya sekolah, akan sangat rawan mengalami penyimpangan bila sistem pengawasannya tidak dibenahi sejak awal.

Ia berharap program ini bisa benar-benar menyasar pelajar yang membutuhkan dan berjalan dengan tata kelola yang transparan.

“Program pendidikan gratis harus berpihak pada siswa yang benar-benar membutuhkan. Ini menyangkut masa depan generasi Kaltim,” tutup Agus.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN