Damayanti Soroti Minimnya Keterwakilan Perempuan di DPRD Kaltim Meski Perempuan Dominan di Eksekutif

Publiknews.co Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, mengungkapkan apresiasinya terhadap meningkatnya keterlibatan perempuan dalam jabatan strategis di lingkungan pemerintahan daerah.

Namun, ia juga menyuarakan keprihatinan atas menurunnya representasi perempuan di lembaga legislatif Kaltim pada periode ini.

Damayanti mencatat sejumlah pencapaian signifikan yang diraih perempuan di lingkup eksekutif daerah.

“Kita patut mengapresiasi fakta bahwa beberapa posisi penting saat ini diemban oleh perempuan, mulai dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, hingga pimpinan rumah sakit seperti RSUD A. Wahab Sjahranie dan Rumah Sakit Mata. Bahkan, posisi Pelaksana Tugas Kepala UPTD Atma Usada juga diisi oleh perempuan. Ini merupakan capaian yang sangat membanggakan,”ujarnya.

Namun, di sisi lain, ia menyoroti keterwakilan perempuan di DPRD Kaltim yang justru mengalami penurunan.

Damayanti menyebut bahwa saat ini hanya terdapat tujuh perempuan yang duduk sebagai anggota legislatif, turun dari jumlah pada periode sebelumnya.

Sebagai legislator dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan, ia juga mencatat bahwa keterwakilan perempuan dari dapil tersebut hanya tersisa satu orang, yakni dirinya sendiri.

“Minimnya jumlah perempuan di legislatif menunjukkan bahwa suara perempuan belum terangkat secara proporsional. Ini bukan soal kapasitas, tetapi soal keberanian dan keterbatasan dukungan publik yang masih menjadi tantangan,”jelas Damayanti.

Lebih jauh, ia menguraikan bahwa kendala kultural masih menjadi penghambat utama.

Persepsi masyarakat yang masih melekatkan peran perempuan sebatas ranah domestik seperti ‘sumur, kasur, dan dapur’ menghalangi perempuan untuk aktif dalam kontestasi politik.

“Mengambil bagian dalam pemilihan umum memerlukan keberanian dan keteguhan mental. Sayangnya, perempuan sering kali diragukan ketika tampil di ruang publik, terutama jika di luar peran tradisionalnya,”paparnya.

Damayanti juga mengaitkan isu rendahnya partisipasi politik perempuan dengan lemahnya ketahanan keluarga.

Ia menyebut bahwa meningkatnya angka pernikahan dini dan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pelecehan oleh orang tua kandung atau tiri, merupakan indikator rendahnya pendidikan nilai dan kesadaran gender dalam masyarakat.

“Pembangunan ketahanan keluarga harus dimulai dari pemahaman spiritual, penguatan norma sosial, dan pemanfaatan teknologi secara bijak,”tegasnya.

Kendati demikian, ia tetap optimis. Menurutnya, tujuh anggota legislatif perempuan yang saat ini duduk di DPRD Kaltim merupakan langkah awal menuju perubahan yang lebih inklusif dan berkeadilan gender.

“Mereka berasal dari berbagai latar belakang, dan terus berproses untuk memberikan kontribusi terbaik. Kepercayaan masyarakat ini harus dijawab melalui kinerja yang nyata,”tutup Damayanti.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN