Normalisasi Sungai Samarinda Dinilai Setengah Hati, Legislator Minta Solusi Komprehensif Atasi Banjir

Publiknews.co Samarinda – Persoalan banjir yang terus berulang di Kota Samarinda menuai perhatian serius dari kalangan legislatif.

Andi Satya Adi Saputra, anggota DPRD Kalimantan Timur, mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan secara parsial.

Menurutnya, selama ini langkah yang diambil belum menyentuh akar persoalan karena hanya fokus di satu titik aliran sungai.

Ia menyebut bahwa program normalisasi sungai kerap terpusat pada kawasan hulu, sementara wilayah hilir—yang menjadi jalur akhir pembuangan air menuju Sungai Mahakam—justru kerap diabaikan.

“Penanganan banjir tidak bisa setengah-setengah. Kalau hanya membenahi hulu sementara hilir dibiarkan, maka air tetap akan meluap. Kita perlu menyelesaikan ini dari hulu sampai hilir,” ujarAndi.

Salah satu kawasan yang menjadi sorotan adalah Rapak Dalam, yang menurutnya hampir selalu terdampak setiap kali curah hujan tinggi.

Ia menilai bahwa solusi jangka pendek tanpa strategi menyeluruh hanya akan menjadi tambal sulam yang tidak menyelesaikan masalah secara permanen.

Andi juga menyoroti bahwa tekanan dari masyarakat semakin meningkat.

Warga yang saban tahun menghadapi genangan air tidak lagi butuh janji, melainkan bukti nyata dari pemerintah.

“Dampak banjir itu tidak kecil. Bukan hanya rumah yang rusak, tapi aktivitas ekonomi warga lumpuh, sekolah terganggu, bahkan potensi kesehatan juga terancam,”jelasnya.

Untuk itu, ia menegaskan pentingnya komitmen anggaran yang serius dari pemerintah daerah.

Ia mendesak agar pengendalian banjir menjadi prioritas pembangunan yang tidak ditunda-tunda, serta dilakukan dengan pengawasan ketat agar pelaksanaannya berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

“Harus ada koordinasi yang solid antara Pemkot Samarinda dan Pemprov Kaltim. Ini soal keselamatan warga, bukan sekadar proyek infrastruktur biasa,”tegasnya.

Sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Samarinda, Andi menyatakan akan terus mendorong pemerintah agar membangun sistem pengendalian banjir yang menyeluruh, terintegrasi, dan berpihak pada kepentingan warga.

“Jika kita ingin Samarinda benar-benar bebas dari banjir, maka penanganannya harus total dan berkelanjutan, bukan sekadar agenda tahunan,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN