Publiknews.co Samarinda – Hotel Atlet milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan. Meski telah menghabiskan anggaran miliaran rupiah dari kas daerah, aset tersebut dinilai belum mampu memberikan kontribusi nyata dan justru berpotensi menjadi beban keuangan berkelanjutan.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menilai kondisi ini sebagai cerminan dari lemahnya tata kelola aset milik pemerintah daerah.
Menurutnya, bangunan yang semula dirancang untuk mendukung kegiatan olahraga dan akomodasi itu justru berisiko menambah beban anggaran karena biaya operasional terus berjalan tanpa menghasilkan pemasukan.
“Listrik, air, dan pemeliharaan itu tidak murah. Tanpa fungsi yang jelas, Hotel Atlet bisa menjadi contoh klasik aset tidur yang justru menyedot anggaran setiap bulan,”ujar Sabaruddin.
Ia menjelaskan bahwa meskipun konstruksi fisik hotel sebagian besar telah rampung, fasilitas dan kelengkapan layanan belum memenuhi standar untuk beroperasi secara komersial.
Hal ini membuat pemanfaatannya terbatas dan tidak produktif.
Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Sabaruddin mendorong agar pengelolaan aset ini tidak lagi sepenuhnya berada di tangan pemerintah.
Ia menyarankan skema kerja sama dengan pihak ketiga, baik investor swasta maupun operator profesional, sebagai langkah strategis untuk mengaktifkan kembali aset tersebut.
“Kalau negara tidak bisa kelola secara optimal, maka biarkan profesional yang urus. Kita buka kesempatan untuk swasta, entah sebagai hotel, penginapan, atau fungsi alternatif lainnya. Yang penting tidak dibiarkan kosong dan terus jadi beban,”tegasnya.
Menurutnya, aspek regulasi yang selama ini menghambat pengelolaan aset juga harus segera ditinjau ulang agar tidak menjadi alasan berlarutnya pemanfaatan properti daerah.
Ia menekankan bahwa fleksibilitas aturan sangat diperlukan, selama tetap dalam koridor hukum dan transparansi.
Lebih jauh, DPRD Kaltim berkomitmen untuk mendorong langkah-langkah efisiensi dalam pengelolaan seluruh aset daerah.
Tak hanya Hotel Atlet, tetapi juga fasilitas lain yang hingga kini belum dimanfaatkan secara optimal.
“Kita harus ubah paradigma. Aset bukan hanya soal bangunan, tapi bagaimana menghasilkan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat,”pungkasnya.
Penulis Nisnun Editor Redaksi PN







Users Today : 206
Total Users : 511288
Views Today : 245
Total views : 1619542
Who's Online : 4