Kemacetan dan Risiko Kecelakaan Tinggi, DPRD Kaltim Soroti Urgensi Penyelesaian Flyover Muara Rapak

Publiknews.co Samarinda – Persoalan lalu lintas di kawasan Muara Rapak kembali menjadi perhatian serius DPRD Kalimantan Timur.

Titik kemacetan kronis yang juga dikenal sebagai salah satu lokasi rawan kecelakaan ini, dinilai membutuhkan penanganan segera melalui percepatan pembangunan flyover yang telah lama direncanakan.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan bahwa proyek tersebut kini berada pada fase krusial, yakni pembebasan lahan.

Menurutnya, proses ini menjadi penentu utama kelanjutan pembangunan secara fisik yang dijadwalkan bisa dimulai pada tahun 2026.

“Tanpa pembebasan lahan, tidak ada pekerjaan konstruksi yang bisa dimulai. Maka dari itu, seluruh proses administratif dan anggaran harus segera dirampungkan,”ujarnya.

Rencana pendanaan kini tengah difinalisasi dengan skema penganggaran yang terbagi dalam dua tahap.

Penetapan lokasi akan diusulkan dalam APBD murni 2025, sedangkan pembayaran kompensasi terhadap lahan yang terdampak diproyeksikan masuk dalam APBD Perubahan tahun yang sama.

Flyover Muara Rapak dinilai sebagai salah satu infrastruktur paling mendesak di Balikpapan, bahkan di seluruh Kalimantan Timur, mengingat kompleksitas lalu lintas di simpang tersebut.

Dibanding proyek jalan lainnya seperti pelebaran jalur utama maupun pembangunan jalan pesisir, proyek flyover ini disebut paling matang secara teknis dan paling dibutuhkan masyarakat.

“Ini bukan hanya menyangkut kelancaran lalu lintas. Lebih dari itu, ini soal keselamatan nyawa pengendara yang melintasi kawasan tersebut setiap hari,”tegas Abdulloh.

Selama ini, simpang Muara Rapak dikenal sering menjadi lokasi kecelakaan, termasuk insiden serius yang menelan korban jiwa.

Oleh karena itu, pembangunan flyover bukan sekadar opsi pembangunan, melainkan sudah menjadi kebutuhan vital kota.

DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proyek ini agar tidak sekadar menjadi wacana berkepanjangan.

Publik disebut berhak atas fasilitas infrastruktur yang aman dan layak, terutama di titik-titik krusial seperti Muara Rapak.

“Kami tidak ingin rencana ini berlarut-larut. Prioritas harus diberikan pada kebutuhan nyata masyarakat,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN