DPRD Kaltim Bentuk Pansus RPJMD 2025–2029, Syarifatul Ditunjuk Sebagai Ketua

Publiknews.co Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029.

Pembentukan pansus ini disahkan dalam rapat paripurna ke-17 yang digelar di Gedung Utama B, Kompleks DPRD Kaltim.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, dan dihadiri oleh Wakil Ketua II Ananda Emira Moeis, Wakil Ketua III Yenni Eviliana, 36 anggota dewan, serta Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni.

Legislator dari Fraksi Golkar, Syarifatul Sya’diah, dipercaya untuk memimpin pansus tersebut.

Dalam keterangannya, ia menekankan pentingnya kerja kolaboratif antara DPRD dan Pemerintah Provinsi dalam menyusun RPJMD, karena dokumen ini akan menjadi pedoman arah pembangunan lima tahun ke depan.

“Langkah awal yang akan kami lakukan adalah menyelenggarakan rapat internal bersama seluruh anggota pansus. Ini penting untuk membangun kesepahaman, memperkuat koordinasi, serta menyusun agenda kerja selama masa tugas tiga bulan mendatang,” ujar Syarifatul usai rapat paripurna.

Ia juga menyoroti perlunya manajemen waktu yang baik, mengingat sebagian besar anggota pansus memiliki tanggung jawab tambahan di berbagai komisi dan Badan Anggaran DPRD.

“Dengan jadwal yang cukup padat dan waktu kerja yang terbatas, dibutuhkan strategi kerja yang terencana agar pembahasan dapat berjalan secara optimal,” tambahnya.

Syarifatul menegaskan bahwa pembahasan RPJMD tidak boleh dilakukan secara serampangan, mengingat dokumen ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan program pembangunan daerah.

Ia berharap hasil akhir dari pembahasan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan selaras dengan visi-misi kepala daerah.

“Kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh program yang dirancang benar-benar menyentuh persoalan riil di tengah masyarakat dan merespons tantangan pembangunan secara konkret,” tegasnya.

Beberapa isu utama yang menjadi fokus pembahasan antara lain belanja wajib daerah seperti penggajian aparatur sipil negara, serta program-program strategis yang selaras dengan arah pembangunan gubernur dan wakil gubernur.

Syarifatul juga menyoroti pentingnya penataan anggaran secara hati-hati, terutama menyangkut program pendidikan gratis.

Menurutnya, meskipun tujuan dari kebijakan tersebut mulia, namun perlu diperhitungkan secara mendalam agar tidak membebani keuangan daerah dalam jangka panjang.

“Jika seluruh jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi, digratiskan, maka dibutuhkan kalkulasi yang matang. Jangan sampai kebijakan yang baik justru mengganggu keberlangsungan fiskal daerah,” jelasnya.

Ia turut menyinggung berbagai persoalan klasik yang kerap terjadi, seperti banjir, kerusakan jalan dan jembatan, sulitnya akses ke daerah pertanian, serta kekurangan tenaga medis di wilayah terpencil.

“Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) merupakan referensi penting bagi kami. Banyak persoalan yang berulang setiap tahun, dan di sinilah pansus harus hadir dengan solusi yang lebih komprehensif,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN