Validasi Data Jadi Kunci Sukses Program Gratispol, DPRD Kaltim Minta Pemerintah Lebih Teliti

Publiknews.co Samarinda — Pelaksanaan program pendidikan gratis di Kalimantan Timur melalui skema Gratispol kembali menjadi sorotan.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono, menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada akurasi dan ketepatan data penerima bantuan.

Menurut Sapto, keberadaan data yang tidak valid dalam sistem akan berisiko besar menimbulkan salah sasaran.

Ia menilai pentingnya integrasi data yang kuat sebagai fondasi utama dalam menyalurkan bantuan pendidikan secara adil dan tepat guna.

“Tanpa basis data yang presisi, potensi ketidaktepatan penerima sangat tinggi. Ini bukan hanya soal administrasi, tapi menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik,”ujar Sapto pada Selasa (17/6/2025).

Ia mengingatkan bahwa permasalahan serupa pernah ditemukan dalam program beasiswa sebelumnya, yang bahkan sempat menjadi catatan khusus dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ketidaktepatan dalam distribusi bantuan pendidikan telah menjadi persoalan yang perlu segera dibenahi agar tidak terulang kembali.

“Temuan BPK seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh. Jangan sampai program yang tujuannya mulia seperti Gratispol justru gagal memberikan dampak karena lemahnya pendataan,”terang politisi dari Partai Golkar tersebut.

Sapto juga menyoroti potensi munculnya ketimpangan sosial apabila bantuan disalurkan kepada pihak yang tidak memenuhi kriteria.

Ia menyebut bahwa hal itu bisa menimbulkan rasa ketidakadilan di tengah masyarakat dan berpotensi memicu kecemburuan sosial.

“Jika penerima bantuan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan. Keadilan sosial bisa terganggu akibat pendataan yang asal-asalan,”katanya.

Untuk itu, ia menyarankan agar proses verifikasi dan validasi data penerima dilakukan dengan lebih cermat.

Menurutnya, kolaborasi antarlembaga seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial sangat penting dalam memastikan bahwa bantuan tepat sasaran.

“Dinas Sosial punya data yang dapat dijadikan rujukan dalam menetapkan siapa yang benar-benar membutuhkan. Koordinasi lintas instansi harus diperkuat agar program ini berjalan efektif,”jelas Sapto.

Ia menilai Gratispol merupakan inisiatif yang strategis dalam membuka akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu.

Namun, ia mengingatkan bahwa manfaat nyata dari program ini hanya bisa dirasakan jika tata kelolanya dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab.

“Bila sistem pendataan ditata secara profesional, maka bantuan pendidikan akan tepat guna dan tepat sasaran. Ini yang harus dijaga agar tujuan utama program bisa tercapai,” tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN