DPRD Kaltim Dorong Penanganan Narkoba Lewat Penguatan Regulasi dan Layanan Rehabilitasi

Publiknews.co Samarinda — Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Nanda Emira Moeis, menyatakan komitmen lembaganya untuk mengawal langkah strategis dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kaltim.

Ia menekankan bahwa penanganan terhadap persoalan ini tidak hanya berhenti pada aspek hukum, tetapi harus mencakup pembenahan regulasi serta peningkatan kapasitas layanan rehabilitasi.

Pernyataan itu disampaikan Nanda usai mengikuti Forum Komunikasi Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan serta Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang digelar di Kantor Gubernur Kaltim pada Selasa (17/6/2025).

“Seluruh pihak memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun sinergi pencegahan narkoba. Perlu upaya kolektif serta deteksi dini untuk mempersempit ruang gerak peredaran zat terlarang ini,” ungkap Nanda.

Ia menyebutkan, meskipun Kaltim telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang P4GN, namun efektivitas implementasinya di lapangan masih memerlukan penguatan.

Rencana pembentukan satuan tugas khusus di bawah kepemimpinan gubernur atau wakil gubernur bersama Forkopimda, dinilai sebagai langkah tepat untuk mengakselerasi pelaksanaan perda tersebut.

“Regulasi tanpa pelaksanaan yang nyata tidak akan memberikan dampak signifikan. Oleh karena itu, kehadiran Satgas P4GN akan sangat penting untuk memastikan koordinasi antarsektor berjalan optimal,”ujarnya.

Nanda juga menyoroti bahwa ancaman narkoba telah merusak masa depan generasi muda dan berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia.

Ia mengingatkan bahwa investasi besar dalam sektor pendidikan akan menjadi sia-sia bila tidak dibarengi dengan perlindungan serius terhadap anak muda dari bahaya narkotika.

“Tak ada artinya pendidikan berkualitas dan anggaran besar bila anak-anak kita terjebak dalam jerat narkoba. Ini adalah ancaman serius terhadap masa depan bangsa,”tegasnya.

Terkait penanganan terhadap pengguna narkotika, Nanda menilai pendekatan berbasis pemulihan melalui rehabilitasi jauh lebih manusiawi dan efektif dibandingkan langkah represif.

Ia menyoroti keterbatasan fasilitas rehabilitasi di Kalimantan Timur yang dinilai belum mampu mengimbangi tingginya jumlah pengguna.

“Saya lebih mendukung penanganan yang bersifat penyembuhan, bukan penghukuman. Saat ini, kapasitas tempat rehabilitasi masih sangat terbatas, padahal kebutuhan cukup besar,”jelasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membedakan perlakuan antara pengguna dan pengedar.

Pengguna, menurutnya, adalah korban yang harus diberi kesempatan untuk sembuh, sedangkan pengedar perlu ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.

“Pemberantasan narkoba tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah dan aparat. Keluarga serta masyarakat juga harus terlibat aktif dalam membangun lingkungan yang aman dari narkoba,”tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN