Krisis Layanan Dasar di Balikpapan Timur, DPRD Kaltim Minta Realisasi Bukan Sekadar Rencana

Publiknews.co Samarinda – Keterbatasan fasilitas layanan publik di Balikpapan Timur kembali mendapat sorotan serius dari anggota DPRD Kalimantan Timur, Nurhadi.

Sebagai wakil rakyat yang berasal dari daerah tersebut, ia menilai Balikpapan Timur masih tertinggal jauh dibandingkan wilayah lain dalam hal ketersediaan rumah sakit dan sekolah tingkat menengah.

Padahal, pertumbuhan penduduk di kawasan ini cukup pesat dan seharusnya diimbangi dengan pelayanan publik yang memadai.

Ironisnya, hingga saat ini masyarakat Balikpapan Timur belum memiliki akses terhadap rumah sakit di wilayahnya sendiri, sementara pembangunan rumah sakit yang direncanakan di Balikpapan Barat pun belum menunjukkan perkembangan berarti akibat kendala pengadaan lahan.

“Pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur sebenarnya tinggal menunggu pelaksanaan karena rencana dan perencanaan sudah cukup matang. Yang berbeda kondisinya justru di Balikpapan Barat, yang hingga kini masih menghadapi persoalan lahan dan belum ada perkembangan signifikan,”jelas Nurhadi, Rabu (18/6/2025).

Sebagai anggota Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi menegaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan pimpinan DPRD di tingkat kota dan provinsi.

Ia bersama anggota dewan lain dari daerah pemilihan Balikpapan telah menyatakan komitmennya untuk mengupayakan dukungan anggaran dari provinsi guna mempercepat realisasi pembangunan fasilitas kesehatan di kawasan tersebut.

“Sepanjang administrasi dan kesiapan lahan sudah terpenuhi, kami siap mendukung lewat bantuan keuangan provinsi. Hal ini juga telah kami sampaikan secara langsung kepada pimpinan DPRD Kaltim,”tegasnya.

Tak hanya bidang kesehatan, sektor pendidikan juga menjadi perhatian utama. Ketidakseimbangan jumlah satuan pendidikan di jenjang menengah menjadi masalah yang mendesak untuk diselesaikan.

Saat ini Balikpapan Timur memiliki puluhan SMP, namun jumlah SMA dan SMK masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan kelanjutan pendidikan bagi lulusan tingkat pertama.

“Jumlah SMP memang sudah sangat mencukupi, tetapi ketersediaan SMA dan SMK sangat minim. Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti agar tidak menciptakan hambatan dalam akses pendidikan menengah,”ujarnya.

Komisi II, lanjut Nurhadi, akan segera mengundang Pemerintah Kota Balikpapan untuk duduk bersama membahas persoalan lahan yang bisa dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi.

Dengan begitu, pembangunan sekolah baru dapat difasilitasi melalui anggaran provinsi tanpa terganjal persoalan legalitas lokasi.

“Kalau lahan bisa dihibahkan oleh pemkot, maka provinsi siap mengalokasikan dana untuk pembangunan. Jangan sampai pembangunan pendidikan terhambat hanya karena belum ada titik terang soal lahan,”katanya.

Nurhadi juga menyinggung wacana pemanfaatan lahan di kawasan Puskib (Pusat Kegiatan Islam Balikpapan) sebagai alternatif lokasi pembangunan fasilitas pendidikan.

Namun hingga kini, belum ada kesepakatan final karena masih terdapat perbedaan pandangan antara Pemerintah Provinsi dan Wali Kota mengenai status dan peruntukan lahan tersebut.

“Kita ingin model pembangunan yang terencana dan minim polemik, seperti yang sudah terjadi di sekitar Hotel Royal. Kuncinya adalah kejelasan status lahan agar tidak menjadi sumber persoalan di kemudian hari,”tutupnya.

Selama bertahun-tahun, masyarakat Balikpapan Timur harus menempuh perjalanan jauh ke wilayah lain untuk mendapatkan layanan dasar, baik di bidang kesehatan maupun pendidikan.

Kini, dengan adanya dukungan politik dari wakil rakyat di daerah, harapan masyarakat akan perubahan mulai terlihat lebih nyata.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN