DPRD Kaltim Desak Evaluasi Tambang dan Penataan Ruang Usai Longsor Sanga-Sanga

Publiknews.co Samarinda – Insiden tanah longsor yang menimpa wilayah Kelurahan Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, memantik perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur.

Peristiwa ini dinilai sebagai cerminan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pertambangan yang berada dekat dengan pemukiman masyarakat.

Dampak dari bencana tersebut tidak hanya mengganggu akses jalan utama yang menjadi urat nadi mobilitas warga, tetapi juga menunjukkan potensi ancaman yang lebih besar apabila tidak segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret dan kebijakan yang tegas.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menyampaikan pentingnya pemerintah daerah untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap kejadian tersebut.

Ia menilai bahwa pemetaan risiko dan keterkaitan aktivitas pertambangan dengan terjadinya longsor harus dilakukan secara objektif dan transparan.

“Sudah saatnya dilakukan penyelidikan komprehensif untuk mengkaji apakah terdapat pengaruh aktivitas tambang dalam peristiwa longsor ini. Keterlibatan pihak-pihak berwenang sangat diperlukan agar hasilnya kredibel dan bisa menjadi dasar pengambilan kebijakan,”ujar Reza saat dikonfirmasi, Rabu (18/6/2025).

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keberadaan tambang yang terlalu dekat dengan permukiman dan jalur transportasi publik bisa memperbesar risiko ketidakstabilan tanah, apalagi jika vegetasi penyangga sudah banyak berkurang.

Ia menekankan bahwa tata ruang harus ditata ulang dengan mempertimbangkan aspek konservasi dan keselamatan lingkungan.

Dalam waktu yang sama, Reza juga mendorong agar proses perbaikan infrastruktur yang terdampak longsor

segera dilakukan. Menurutnya, keterisolasian wilayah akibat kerusakan jalan bisa berdampak pada ekonomi lokal dan pelayanan publik.

“Akses jalan yang terganggu jelas akan memengaruhi distribusi kebutuhan pokok, aktivitas ekonomi warga, dan pelayanan sosial. Pemerintah harus bertindak cepat agar masyarakat tidak dirugikan lebih lama,”tegasnya.

Tak hanya fokus pada pemulihan fisik, Reza turut meminta evaluasi terhadap izin dan operasional perusahaan tambang yang beraktivitas di wilayah rawan bencana.

Ia mendesak agar pengawasan lebih diperketat guna mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang.

“Kami tidak ingin praktik pertambangan yang tidak bertanggung jawab terus dibiarkan. Regulasi perlu ditegakkan secara konsisten agar keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama,”ungkap legislator dari Partai Gerindra tersebut.

Reza menambahkan bahwa pihak DPRD Kaltim akan terus mengawal proses pemulihan dan memastikan langkah-langkah reformasi tata ruang dijalankan.

Ia juga mengajak masyarakat untuk aktif menyuarakan dampak yang dirasakan dari aktivitas tambang di sekitarnya.

“Kami mendorong masyarakat untuk turut serta dalam mengawasi lingkungan sekitar. Jika ditemukan indikasi dampak buruk dari tambang, jangan ragu melaporkan. Keterlibatan publik penting dalam upaya perlindungan lingkungan dan keselamatan bersama,”katanya.

Sebagai wakil rakyat, DPRD Kaltim berkomitmen untuk memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada keselamatan masyarakat.

Tragedi seperti di Sanga-Sanga, menurut Reza, harus menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan yang ketat dan sistem tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.

“Kita harus belajar dari kejadian ini. Jangan sampai bencana kembali terjadi hanya karena kelalaian dalam pengawasan. Semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat harus bersatu menempatkan keselamatan sebagai prioritas utama,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN