Publiknews.co Samarinda – Fenomena serangan buzzer di Kota Samarinda kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Adnan Faridhan, angkat bicara setelah dirinya serta sejumlah media lokal turut diserang secara daring oleh akun-akun anonim yang diduga terorganisir.
Serangan tersebut berkaitan dengan isu yang melibatkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), di mana namanya turut dikaitkan.
Menurut Adnan, aksi para buzzer ini sudah berulang dan kerap muncul setiap kali ada kritik terhadap kebijakan pemerintah.
Ia mengaku tidak terkejut, namun menyayangkan praktik seperti ini terus dibiarkan terjadi tanpa kejelasan hukum.
“Setiap kami menyampaikan kritik atau masukan terhadap kebijakan Pemkot, selalu saja muncul serangan dari buzzer. Saya sendiri sudah kebal. Tapi saya tegaskan, tuduhan bahwa saya menggerakkan HMI atau memberikan imbalan uang kepada mereka adalah salah alamat,”ujar Adnan saat dikonfirmasi, Jumat (20/6/2025).
Ia menambahkan bahwa dirinya tidak memiliki komunikasi khusus dengan Ketua HMI Cabang Samarinda, kecuali baru-baru ini ketika yang bersangkutan menghubunginya melalui pesan singkat.
Adnan menduga, komunikasi tersebut terkait rencana pelaporan ke kepolisian, di mana dirinya mungkin dimintai sebagai saksi.
“Baru kemarin saya dikontak langsung oleh Ketua HMI Samarinda, dan saya pun sebelumnya tidak menyimpan nomor dia. Mungkin saya akan diminta sebagai saksi dalam pelaporannya ke Polda. Saya siap jika diperlukan,”katanya.
Terkait dengan dua laporan resmi yang sudah masuk ke Polres dan Polda Kaltim atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah oleh akun buzzer, Adnan menyayangkan belum adanya tindak lanjut yang jelas hingga saat ini.
Padahal, menurutnya, pelacakan akun semacam itu sangat mungkin dilakukan dengan teknologi yang tersedia.
“Kalau kejaksaan agung saja pernah diserang buzzer, dan pelakunya bisa ditangkap, berarti seharusnya buzzer di Samarinda juga bisa diungkap. Tidak ada yang sulit, tinggal kemauan dan waktunya saja. Saya yakin aparat bisa, tinggal kita lihat sejauh mana niat itu dijalankan,”ucapnya.
Sebagai penutup, Adnan menyindir eksistensi buzzer yang terus aktif menjelang momen politik tertentu.
Ia mengajak publik untuk menilai sendiri apakah aktivitas buzzer tersebut murni karena idealisme atau ada pihak yang menggerakkan dari balik layar.
“Kita tunggu saja Pilkada 2029. Kalau buzzer itu masih aktif hingga 2030, berarti memang murni karena keyakinan. Tapi kalau hilang setelah Pilkada, maka publik bisa menilai sendiri siapa yang menggerakkan,”tutupnya.
Penulis Nisnun Editor Redaksi PN







Users Today : 553
Total Users : 435827
Views Today : 675
Total views : 1492960
Who's Online : 11