DPRD Samarinda Soroti Distribusi Bantuan Tak Merata, Usulkan Skema Dapur Umum

Publiknews.co Samarinda – Komisi I DPRD Kota Samarinda menyoroti permasalahan dalam distribusi bantuan sosial yang terjadi di masyarakat pasca-terjadinya musibah maupun kondisi darurat lainnya.

Anggota Komisi I, Adnan Faridhan, menyatakan bahwa penyaluran bantuan yang tidak merata menimbulkan kecemburuan sosial antarwarga di beberapa wilayah.

Adnan menjelaskan bahwa penyaluran bantuan yang bersumber dari Pemerintah Kota Samarinda, baik melalui camat, lurah, maupun RT, belum sepenuhnya menjangkau seluruh warga terdampak.

Hal ini memicu persoalan sosial karena ada warga yang menerima bantuan seperti telur dan susu, sementara sebagian lainnya tidak kebagian.

“Banyak warga yang mengeluhkan soal bantuan yang tidak merata. Ini menyebabkan konflik sosial, ada rasa iri karena pembagian yang tidak menyentuh semua kepala keluarga. Jadi efektivitas distribusi ini perlu dievaluasi,”ujar Adnan, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, jika jumlah bantuan tidak mencukupi untuk didistribusikan secara merata ke setiap kepala keluarga (KK), maka opsi terbaik adalah mengelola bantuan melalui dapur umum yang dibentuk di tingkat kecamatan atau kelurahan.

“Kalau bantuannya tidak cukup untuk dibagi per KK, solusinya adalah melalui dapur umum.
Jadi semua warga bisa merasakan manfaat secara merata tanpa harus memicu iri-irian antarwarga,”tegasnya.

Adnan menyebutkan bahwa instrumen teknis distribusi seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Dinas Sosial sudah tersedia di pemerintah kota.

Namun, pelaksana teknis di lapangan seperti lurah dan RT harus dilibatkan aktif dalam menyusun daftar penerima agar tepat sasaran.

“RT bisa membuat daftar warganya yang terdampak, sementara koordinasi teknis tetap menjadi kewenangan Dinas Sosial. Tapi dapur umum bisa menjadi solusi agar distribusi lebih adil,”katanya.

Ia menekankan pentingnya menyusun mekanisme penyaluran bantuan yang transparan dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, terutama pada saat kondisi krisis atau bencana.

“DPRD berharap ke depan fokus bantuan diarahkan pada model kolektif seperti dapur umum agar semua warga bisa merasa diperhatikan,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN