Anhar Soroti Kesenjangan Anggaran Pendidikan di Samarinda, Palaran Hanya Terima Rp10 Miliar

Publiknews.co Samarinda – Kesenjangan alokasi anggaran pendidikan di Kota Samarinda menjadi sorotan serius Anggota DPRD Kota Samarinda dari Daerah Pemilihan (Dapil) II, Anhar.

Dalam rapat kerja bersama Dinas Pendidikan, ia menilai terjadi ketidakadilan distribusi dana pembangunan fisik sekolah antara wilayah pusat kota dan kawasan pinggiran, seperti Kecamatan Palaran.

Menurut Anhar, total anggaran pembangunan fisik sekolah yang dianggarkan untuk tahun 2025 mencapai Rp317 miliar.

Namun, dari jumlah tersebut, Kecamatan Palaran hanya memperoleh porsi sekitar Rp10 miliar, yang digunakan untuk membangun satu sekolah dasar dan satu sekolah menengah pertama.

“Realitas ini menunjukkan adanya ketimpangan yang perlu segera diperbaiki. Sebagian besar anggaran justru terserap oleh sekolah-sekolah yang sudah berada di kawasan strategis kota, sementara sekolah di daerah pinggiran masih sangat tertinggal dari sisi infrastruktur,”ujarnya saat Sabtu (21/6/2025).

Data dari Dinas Pendidikan mengungkap bahwa sejumlah sekolah di pusat kota memperoleh anggaran dalam kisaran puluhan hingga ratusan miliar rupiah.

Hal ini dinilai tidak proporsional, mengingat kebutuhan mendesak justru terjadi di wilayah yang minim fasilitas pendidikan.

“Sebagai contoh, SMP Negeri 16 bisa dibangun dengan anggaran yang sangat besar, sementara di sisi lain SMP Negeri 50 di daerah pinggiran mengalami keterbatasan sarana dan prasarana. Gedungnya belum memenuhi standar, fasilitas sangat terbatas, dan kualitas layanan pendidikannya juga masih tertinggal,”jelasnya.

Ia menambahkan, ketimpangan ini turut berdampak langsung pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Ketidakmerataan kualitas pendidikan mendorong para orang tua untuk berlomba-lomba mendaftarkan anak mereka ke sekolah-sekolah favorit yang memiliki fasilitas lebih baik.

“Seandainya kualitas sekolah di semua wilayah setara, para orang tua tentu tidak akan mencari jalan pintas atau memaksakan anaknya sekolah jauh dari rumah. Tapi kenyataannya, pilihan mereka sangat terbatas. Itulah yang selalu menimbulkan polemik setiap tahun ajaran baru,”tandas Anhar.

Ia berharap pemerintah dapat menyusun strategi distribusi anggaran yang lebih merata agar kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kota Samarinda dapat setara, tanpa ada daerah yang merasa dianaktirikan.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN