Sarkowi Dorong Kebijakan Tegas Lindungi Lahan Pertanian dari Ancaman Alih Fungsi

Publiknews.co Samarinda – Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyatakan keprihatinannya terhadap terus berkurangnya lahan pertanian di wilayah Kaltim akibat maraknya alih fungsi lahan.

Menurutnya, tanpa kebijakan yang tegas dan komprehensif, cita-cita mewujudkan kedaulatan pangan hanya akan menjadi sekadar retorika.

“Tidak mungkin kita bicara soal swasembada pangan jika lahan produktif terus menyusut setiap tahunnya. Persoalan ini bukan sekadar karena petani menjual tanah mereka, tetapi lebih dalam lagi, terkait arah pembangunan daerah ini ke depan,”ujar Sarkowi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/6/2025).

Ia mengungkapkan bahwa perluasan aktivitas pertambangan dan perkebunan kelapa sawit secara masif telah menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan lahan pertanian.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kebijakan daerah dalam menjaga eksistensi lahan produktif tersebut.

“Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan kuat, maka ancaman krisis pangan tidak hanya berasal dari ketergantungan terhadap pasokan luar, tetapi juga dari ketidaksiapan daerah dalam menjaga ketersediaan lahannya sendiri,”katanya.

Selain itu, Sarkowi juga menyoroti lemahnya sistem pendataan sektor pertanian di Kaltim.

Ia menilai, perencanaan yang baik memerlukan basis data yang presisi agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil.

“Kita memerlukan data yang akurat dan terverifikasi. Tidak cukup hanya menetapkan target, tetapi kita juga harus mengetahui secara pasti berapa luas lahan yang tersedia dan dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan pangan lokal secara mandiri,”tuturnya.

Sebagai solusi, Sarkowi mengusulkan agar pemerintah daerah mulai mencetak sawah baru di kawasan yang dinilai strategis, serta menerapkan regulasi yang mengikat untuk menjaga lahan pertanian sebagai aset permanen.

“Inisiatif seperti pencetakan sawah dan perlindungan lahan abadi jauh lebih penting daripada terus menerus mengandalkan ekspansi sektor ekstraktif. Audit menyeluruh terhadap ketersediaan lahan harus segera dilakukan,”tambahnya.

Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek dari sektor tambang dan perkebunan sawit.

“Jika semua sumber daya kita habis untuk eksploitasi tambang dan sawit, maka yang menjadi pertanyaan adalah: apa yang akan dikonsumsi oleh generasi mendatang? Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk bertindak sebelum terlambat,”tutup Sarkowi.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN