Darlis Soroti Regulasi BPJS, Desak Pelonggaran Akses UGD di Luar Jam Layanan FKTP

Publiknews.co Samarinda -Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis Pattalongi, menyoroti regulasi BPJS Kesehatan yang dinilai terlalu kaku, khususnya dalam hal prosedur akses ke Unit Gawat Darurat (UGD) di malam hari.

Ia menyebut, kebijakan yang mewajibkan pasien melewati Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebelum ditangani di UGD justru bisa membahayakan keselamatan warga dalam kondisi darurat.

Darlis mengungkapkan, pihaknya kerap menerima keluhan masyarakat terkait sulitnya mendapatkan penanganan medis cepat di malam hari lantaran puskesmas atau klinik yang menjadi FKTP biasanya tidak beroperasi 24 jam.

“Dalam kondisi gawat darurat, waktu menjadi hal yang krusial. Jika pasien harus menunggu FKTP buka keesokan harinya hanya demi melengkapi administrasi, maka risiko kehilangan nyawa bisa meningkat,”ujarnya, Jumat (20/6/2025).

Menurutnya, meskipun sistem rujukan BPJS dirancang agar UGD tidak dipenuhi pasien non-gawat darurat, namun dalam praktiknya, regulasi tersebut perlu mempertimbangkan realitas operasional fasilitas kesehatan di daerah.

“Banyak puskesmas tidak memiliki layanan UGD dan tutup di malam hari. Maka, sudah seharusnya pasien diberikan kelonggaran untuk langsung menuju UGD ketika FKTP tidak tersedia,”jelas Darlis.

Ia pun menekankan pentingnya pendekatan yang lebih berorientasi pada keselamatan pasien, bukan semata-mata kepatuhan prosedural.

Sistem pelayanan kesehatan, menurutnya, harus adaptif terhadap situasi darurat.

“Saat nyawa taruhannya, birokrasi seharusnya tidak jadi tembok penghalang. Sistem rujukan yang terlalu kaku bisa memperlambat penanganan medis. Ini bukan hanya soal aturan, tapi soal kemanusiaan,”tegasnya.

Komisi IV DPRD Kaltim, lanjut Darlis, berencana menggelar pertemuan dengan BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, serta perwakilan fasilitas kesehatan untuk membahas solusi yang lebih realistis dan berpihak pada masyarakat.

“Kami akan menginisiasi forum dialog agar aturan ini dapat dikaji ulang. Tujuannya agar regulasi yang diterapkan tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan warga di lapangan,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN