Sapto Dorong Audit Berkala Sistem Keamanan Kebakaran Gedung Pemerintah

Publiknews.co Samarinda -Peristiwa kebakaran yang terjadi di Wisma Atlet Samarinda kembali menggugah perhatian publik terhadap lemahnya sistem pemeliharaan gedung-gedung milik pemerintah daerah.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan kebakaran di seluruh aset milik Pemerintah Provinsi Kaltim.

Sapto menyampaikan bahwa setiap bangunan pemerintah yang dibangun menggunakan dana masyarakat harus mendapatkan perhatian serius, tidak hanya saat proses pembangunan, tetapi juga dalam hal pemeliharaannya.

“Kita tidak boleh hanya fokus pada pembangunan fisik semata. Pemeliharaan harus menjadi komitmen yang dijalankan secara konsisten, karena ini menyangkut aset publik yang nilainya sangat besar,”ujarnya pada Jumat (20/6/2025).

Ia juga menekankan pentingnya memastikan seluruh sistem perlindungan kebakaran seperti alarm, hydrant, dan sprinkler tetap dalam kondisi layak pakai dan siap berfungsi kapan pun dibutuhkan.

“Keberadaan alat pemadam bukan hanya sebatas formalitas pemenuhan standar teknis. Perlu ada pemeriksaan rutin agar kita tidak kecolongan. Sayangnya, masih banyak gedung yang perangkat keamanannya tidak berfungsi optimal karena tidak dirawat secara berkala,” jelasSapto, yang juga memimpin Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Kaltim.

Lebih lanjut, ia mengusulkan agar Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) mengalokasikan anggaran khusus untuk pemeliharaan sistem keamanan kebakaran, tidak hanya untuk Wisma Atlet, tetapi untuk seluruh gedung di bawah naungan Pemprov.

“Kami akan mendorong agar anggaran khusus untuk perawatan sistem proteksi kebakaran segera disiapkan oleh Dispora. Ini adalah kebutuhan mendesak yang tidak boleh lagi diabaikan,”jelasnya.

Sebagai bagian dari langkah preventif jangka panjang, Sapto juga mengusulkan agar pemeriksaan terhadap fasilitas keselamatan kebakaran dilakukan secara rutin minimal sekali dalam tiga bulan.

“Pemeriksaan berkala setiap tiga bulan harus ditetapkan sebagai standar operasional. Jangan menunggu musibah terjadi baru kita bereaksi. Pencegahan harus menjadi prioritas,”tegasnya menutup wawancara.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN