Anhar Soroti Pendirian Sekolah Rakyat: Indikasi Masih Tingginya Kemiskinan di Samarinda

Publiknews.co Samarinda – Rencana pengoperasian Sekolah Rakyat di Kota Samarinda pada tahun ajaran 2025/2026 mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar.

Ia menilai, kehadiran program ini justru mencerminkan bahwa kemiskinan masih menjadi persoalan serius di kota ini.

Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Kementerian Sosial Republik Indonesia yang ditujukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah.

Kota Samarinda menjadi salah satu lokasi yang ditetapkan untuk menjalankan program tersebut.

Namun, menurut Anhar, keberadaan Sekolah Rakyat perlu ditinjau secara lebih kritis.

Ia menilai, nama “Sekolah Rakyat” terkesan membingungkan, karena pada dasarnya semua sekolah negeri memang diperuntukkan bagi masyarakat umum.

“Jika dasar pendirian Sekolah Rakyat adalah karena keberadaan warga miskin ekstrem, maka ini menjadi ironi. Sebab, pemerintah kota selama ini mengklaim angka kemiskinan dan pengangguran terus menurun,”ujar Anhar pada Jumat (20/6/2025).

Ia juga mempertanyakan relevansi dan ketepatan lokasi pembangunan sekolah tersebut di Samarinda.

Dengan status sebagai ibu kota provinsi dan memiliki APBD sekitar Rp5 triliun, menurutnya, pembangunan sekolah berbasis intervensi sosial seharusnya lebih tepat dilakukan di daerah yang benar-benar kekurangan akses pendidikan.

“Kalau targetnya adalah masyarakat miskin ekstrem, kenapa justru dibangun di Samarinda? Bukankah lebih tepat jika program ini menyasar wilayah yang memang secara data sangat membutuhkan bantuan pendidikan?”katanya.

Tak hanya itu, Anhar turut menyoroti kesenjangan mutu pendidikan antar sekolah di Samarinda.

Ia menyayangkan masih adanya perbedaan signifikan antara sekolah-sekolah yang dianggap unggulan dan non-unggulan.

“Sudah saatnya pemerintah memastikan seluruh sekolah memiliki standar mutu yang merata. Mulai dari infrastruktur, kurikulum, hingga kualitas guru. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama baiknya,”tegas politisi dari PDI Perjuangan tersebut.

Menurutnya, jika kesenjangan ini tidak segera ditangani, masyarakat akan terus dipusingkan dengan pilihan sekolah, dan kompetisi masuk sekolah tertentu menjadi tidak sehat.

Ia berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sekolah, tetapi juga pada pemerataan kualitas pendidikan secara menyeluruh.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN