Dukung Kinerja PT KKT, Komisi II DPRD Kaltim Soroti Akses Jalan Rusak dan Keterlibatan Tenaga Kerja Lokal

Publiknews.co Samarinda — Komisi II DPRD Kalimantan Timur memberikan apresiasi terhadap kinerja PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), yang dinilai memiliki prospek cerah dalam mendukung kegiatan logistik dan persiapan Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Namun demikian, dukungan tersebut disertai dengan sejumlah catatan penting, khususnya terkait kondisi infrastruktur dan pelibatan sumber daya manusia (SDM) lokal.

Firnadi Ikhsan, anggota Komisi II dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menyatakan bahwa perkembangan PT KKT menunjukkan kemajuan yang cukup berarti.

Sebagai perusahaan hasil kerja sama antara Perusda Melati Bhakti Satya (MBS) dan Pelindo, KKT dinilai memiliki peran vital dalam aktivitas bongkar muat pelabuhan.

“Perkembangannya cukup menggembirakan. Apabila ke depan didukung dengan infrastruktur logistik tambahan seperti gudang, tentu daya saing perusahaan ini akan meningkat signifikan,”ujar Firnadi, Selasa (24/6/2025).

PT KKT juga diketahui telah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui skema bagi hasil dengan mitra usaha.

Namun demikian, sejumlah pengusaha pengguna terminal masih menyuarakan keluhan terkait kondisi jalan penghubung menuju terminal yang mengalami kerusakan cukup parah.

“Meski jalan tersebut berstatus jalan nasional, kami tetap akan berupaya menjembatani koordinasi dengan pihak terkait, khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, agar segera dilakukan perbaikan,”tegasnya.

Di samping infrastruktur, Komisi II juga menaruh perhatian terhadap aspek pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Firnadi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat setempat dalam operasional perusahaan, serta pentingnya transfer pengetahuan dan teknologi.

“Kami berharap manajemen perusahaan tidak semata fokus pada urusan teknis operasional. Perlu ada langkah nyata untuk melibatkan tenaga kerja lokal secara aktif. Jika dimungkinkan, mereka juga perlu dilatih agar memahami sistem kerja modern sehingga kompetensi mereka ikut berkembang,”jelasnya.

Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi II terus mengikuti perkembangan kinerja perusahaan daerah maupun mitra kerja swasta.

Mereka juga menyoroti pentingnya transparansi keuangan serta perencanaan jangka panjang yang terarah.

“Yang kami dorong adalah pemanfaatan aset daerah yang optimal, bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja,”tutup Firnadi.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN