Damayanti Soroti Silpa Triliunan Rupiah, Minta Pemprov Kaltim Perbaiki Perencanaan Anggaran

Publiknews.co Samarinda — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan keprihatinannya atas Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun sebelumnya, yang tercatat mencapai lebih dari Rp2,5 triliun.

Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Damayanti, menyampaikan bahwa besarnya Silpa tersebut menunjukkan lemahnya perencanaan serta pelaksanaan anggaran oleh Pemerintah Provinsi.

“Jumlah Silpa sebesar itu mencerminkan bahwa masih terdapat hak masyarakat yang belum terpenuhi secara maksimal. Anggaran yang seharusnya dapat segera digunakan untuk kebutuhan publik justru tertunda realisasinya,”tutur Damayanti pada Selasa (24/6/2025).

Ia menambahkan, dana sebesar itu seharusnya difokuskan untuk mendukung sektor-sektor krusial, seperti penyediaan infrastruktur pendidikan yang memadai, mengingat masih banyak daerah di Kaltim yang belum terpenuhi fasilitas dasarnya.

“Bahkan di kota besar seperti Balikpapan, kita masih menemukan kekurangan sarana pendidikan. Anggaran tersebut seharusnya bisa menjadi solusi konkret atas persoalan-persoalan seperti ini,”jelasnya.

Lebih lanjut, Damayanti menekankan pentingnya peningkatan akurasi dalam menyusun program pembangunan dan anggaran.

Ia menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus mempertimbangkan aspek teknis di lapangan dan kemampuan daya serap tiap perangkat daerah, agar dana yang dialokasikan tidak berakhir sebagai saldo yang tidak terpakai.

“Silpa ini bukan semata soal angka. Ia merepresentasikan jeda yang seharusnya bisa dihindari dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Publik sangat membutuhkan percepatan pembangunan dan pelayanan,”ungkapnya.

Dalam pandangan Fraksi PKB, Damayanti, menjelaskan Pemprov Kaltim perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan anggaran agar pelaksanaan APBD benar-benar mencerminkan keefektifan dan ketepatan sasaran.

“Prinsip kami sederhana, dana publik harus kembali ke masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang nyata serta dapat dirasakan langsung manfaatnya,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN