Krisis Hutan dan Ancaman Kepunahan Pesut Mahakam, Sarkowi Desak Penegakan Hukum Lingkungan yang Lebih Tegas

Publiknews.co Samarinda – Kalimantan Timur tengah menghadapi tantangan serius dalam hal perlindungan lingkungan hidup.

Laju deforestasi yang tinggi serta semakin terancamnya habitat spesies endemik seperti Pesut Mahakam menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk anggota DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry.

Ia menilai lemahnya penegakan hukum lingkungan merupakan penyebab utama dari berulangnya kerusakan yang terjadi.

“Faktor utama yang harus segera diperbaiki adalah aspek penegakan hukum. Kita terlalu lunak terhadap para pelanggar, sehingga praktik-praktik perusakan lingkungan terus terjadi dan berulang,”katanya pada Rabu (25/6/2025).

Ia menjelaskan bahwa sistem hukum sebenarnya telah menyediakan mekanisme berjenjang untuk menindak pelanggaran lingkungan, mulai dari sanksi administratif, peringatan, hingga penerapan paksaan pemerintah.

Jika pelanggaran tetap berlangsung, langkah pencabutan izin harus segera diambil.

“Bahkan jika diperlukan, proses hukum bisa dilanjutkan ke ranah pidana dan perdata. Kita tidak boleh memberikan ruang bagi pelaku perusakan alam untuk terus melenggang bebas,”tegas legislator Partai Golkar tersebut.

Dalam kesempatan itu, Sarkowi juga menaruh perhatian besar pada nasib Pesut Mahakam, mamalia air tawar yang menjadi simbol Sungai Mahakam dan kini berada dalam status sangat terancam punah. Berdasarkan data dari

WWF dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), populasi spesies ini diperkirakan hanya tersisa antara 60 hingga 80 ekor, dari total global sekitar 8.000 individu.

“Angka itu bukan sekadar statistik. Ini merupakan peringatan bahwa kerusakan habitat telah berlangsung masif. Aktivitas tongkang, lalu lintas kapal besar, dan kebisingan sungai telah mengganggu ketenangan hidup mereka,”ujarnya.

Sarkowi menambahkan bahwa sebenarnya perlindungan terhadap pesut sudah tercantum dalam berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Namun lemahnya implementasi dan minimnya pengawasan membuat aturan tersebut kerap diabaikan.

“Pesut memiliki karakter yang sensitif, mereka mudah terganggu oleh kebisingan dan getaran. Bila perusahaan masih beroperasi tanpa memperhatikan zona habitat, maka eksistensi pesut tinggal menunggu waktu,”jelasnya.

Kalimantan Timur saat ini tercatat sebagai salah satu dari lima provinsi dengan tingkat deforestasi tertinggi di Indonesia.

Data KLHK tahun 2023 mencatat ribuan hektare hutan di wilayah ini hilang setiap tahunnya, utamanya akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, kegiatan tambang, serta pembangunan infrastruktur yang mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Sarkowi mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup sebagai titik balik dalam menjaga kelestarian alam, bukan sekadar seremoni tahunan.

“Pemerintah perlu mengambil langkah berani dan tegas. Bila ada perusahaan yang terbukti merusak lingkungan, maka pencabutan izin harus dijalankan tanpa ragu. Kita tidak boleh menjadi generasi yang tercatat sebagai penyebab punahnya hutan tropis dan Pesut Mahakam karena enggan menegakkan aturan,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN