Publiknews.co Samarinda — Proses seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda kembali menuai kritik.
Kali ini, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Lonteng, menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya tenaga honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun namun tidak lolos dalam seleksi tersebut.
Ronald menilai bahwa seleksi PPPK selama ini terlalu menitikberatkan pada hasil tes akademik, tanpa mempertimbangkan aspek pengalaman dan loyalitas para pegawai yang telah lama mengabdikan diri di pemerintahan.
“Tidak sedikit tenaga honorer yang sudah bekerja lebih dari satu dekade, tetapi gagal dalam seleksi. Padahal kontribusi dan dedikasi mereka terhadap pelayanan publik sudah sangat nyata,” kata Ronald pada Kamis (26/6/2025).
Menurutnya, sistem rekrutmen saat ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan.
Ia menekankan bahwa kecakapan akademis memang penting, namun loyalitas dan kinerja jangka panjang juga perlu dihargai.
“Jika seleksi hanya berpijak pada skor tes, maka mereka yang sudah menunjukkan kinerja dan loyalitas tinggi justru tersisih. Pemerintah seharusnya mencari orang yang betul-betul berkomitmen, bukan sekadar pintar di atas kertas,”ujarnya.
Ronald pun meminta agar pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi para tenaga honorer yang gagal lolos seleksi.
Ia mengingatkan agar ada pendekatan yang lebih manusiawi dalam kebijakan pengangkatan pegawai, sehingga para honorer tidak merasa diabaikan.
“Jangan sampai mereka merasa sebagai pihak yang dikorbankan. Pemerintah harus hadir dan memberikan kepastian kepada mereka yang telah lama menjadi bagian dari sistem pelayanan,”tutupnya.
Ia berharap ke depan ada formulasi seleksi yang lebih berimbang antara aspek kemampuan teknis dan rekam jejak pengabdian, agar keadilan benar-benar dirasakan oleh semua kalangan, khususnya para tenaga honorer senior.
Penulis Nisnun Redaksi Pn







Users Today : 330
Total Users : 434782
Views Today : 614
Total views : 1490988
Who's Online : 3