Atasi Kemacetan, DPRD Samarinda Siapkan Regulasi Transportasi Publik

Publiknews.co Samarinda — DPRD Kota Samarinda melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) kini tengah merancang regulasi khusus yang akan menjadi dasar hukum bagi pengembangan sistem transportasi umum di kota ini.

Langkah ini diambil untuk menanggapi persoalan lalu lintas yang kian hari semakin rumit dan menuntut solusi berkelanjutan.

Ketua Bapemperda DPRD Samarinda, Kamaruddin, menjelaskan bahwa rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang transportasi umum ini disusun sebagai upaya menyusun strategi jangka panjang dalam menghadapi kepadatan lalu lintas yang makin mengganggu kenyamanan mobilitas masyarakat.

“Samarinda tidak bisa lagi mengandalkan sistem lalu lintas yang tidak terorganisir. Kita membutuhkan sistem transportasi publik yang memadai dan dibangun di atas dasar hukum yang kuat,”ucap Kamaruddin pada Kamis (26/6/2025).

Ia mengungkapkan, pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang tinggi tidak sebanding dengan kapasitas jalan yang ada.

Kondisi ini menjadi salah satu penyebab utama kemacetan, terutama di area pusat kota, sehingga perlu dilakukan pembenahan secara sistematis.

“Lonjakan kendaraan bermotor terus meningkat, sementara ruas jalan tidak bertambah secara signifikan. Ini harus direspons dengan penguatan sistem transportasi umum yang efisien,”katanya.

Raperda yang tengah dibahas ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan pengembangan moda transportasi publik yang terjangkau dan ramah lingkungan, tetapi juga mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

DPRD juga menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Samarinda untuk merumuskan isi regulasi secara teknis.

Selain pengaturan terkait armada angkutan umum, Kamaruddin menyebutkan bahwa Raperda juga akan mencakup kebijakan mengenai pengelolaan parkir, pengaturan jalur lalu lintas, serta penindakan terhadap parkir liar yang kerap memperparah kemacetan.

“Regulasi ini diharapkan menjadi landasan awal untuk membangun sistem transportasi yang tertib dan responsif terhadap kebutuhan jangka panjang masyarakat kota,”jelasnya.

Sebagai bagian dari proses penyusunan, DPRD berencana melakukan studi banding ke daerah-daerah yang telah berhasil mengimplementasikan sistem transportasi publik yang baik, agar implementasinya di Samarinda dapat disesuaikan dengan kondisi lokal namun tetap mengadopsi praktik terbaik.

“Setelah rancangan peraturan selesai, kami akan meninjau langsung ke wilayah lain guna memperkuat implementasi kebijakan yang tepat bagi Samarinda,”pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi PN