firnadi:Jabatan Direksi BUMD Harus Diisi Figur Berentegritas,Bukan Berjejak Skandal

Publiknews.co, Samarinda — Integritas dan kepercayaan publik harus menjadi landasan utama dalam proses seleksi calon direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Firnadi Ikhsan, yang menilai bahwa pengelolaan aset publik tidak boleh diserahkan kepada individu yang memiliki rekam jejak kontroversial.

“BUMD bukan sekadar entitas bisnis, melainkan representasi kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset daerah. Oleh karena itu, kepemimpinannya harus dipegang oleh figur yang bersih dan berintegritas, bukan yang memiliki catatan negatif,” ujar Firnadi, Senin (21/7/2025).

Pernyataan tersebut disampaikannya merespons munculnya nama I Gusti Ngurah Askhara mantan Direktur Utama Garuda Indonesia yang diberhentikan akibat kasus penyelundupan barang mewah pada 2019 di antara 82 peserta yang lolos seleksi administrasi calon direksi BUMD Kaltim, khususnya di PT Migas Mandiri Pertama (MMP).

Firnadi mempertanyakan mekanisme seleksi yang memungkinkan figur dengan latar belakang kasus etik tetap bisa melaju dalam proses seleksi BUMD yang mengelola kepentingan publik. Ia menilai, hal tersebut dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas seleksi.

“Administrasi memang penting, tetapi jangan hanya terpaku pada aspek normatif. Jejak rekam calon dan persepsi publik terhadap mereka sama pentingnya. Tidak selayaknya suara masyarakat diabaikan dalam proses yang menyangkut kepentingan bersama,” jelasnya.

Ia mencontohkan, dalam dunia politik, seseorang yang pernah tersandung hukum tetap memiliki hak konstitusional untuk mencalonkan diri.

Namun, menurutnya, prinsip serupa tidak dapat diterapkan secara mentah dalam sektor bisnis, terlebih pada lembaga yang mengelola aset publik.

“Di dunia politik, hak konstitusional bisa menjadi pembenaran. Tapi di dunia bisnis, apalagi yang bersentuhan langsung dengan uang dan kekayaan negara, kepercayaan publik adalah modal utama yang tak boleh dikompromikan,” tegas Firnadi.

Ia menekankan, tingginya minat terhadap jabatan direksi di BUMD, khususnya di PT MMP, harus diimbangi dengan proses seleksi yang transparan, akuntabel, dan berbasis etika profesional.

“Potensi ekonomi BUMD memang besar, justru karena itu proses seleksi harus benar-benar ketat. Jangan sampai BUMD menjadi pelarian bagi figur bermasalah atau gagal di tempat lain,” tegasnya.

Firnadi juga mengapresiasi keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses seleksi tersebut.

Ia menilai, pengawasan publik merupakan cerminan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

“Saya berterima kasih atas perhatian masyarakat yang turut mengawasi. Keterlibatan publik menjadi alarm penting agar proses ini tetap sesuai dengan prinsip transparansi,” ucapnya.

Ia pun berharap Panitia Seleksi (Pansel) dapat bersikap tegas dan mempertimbangkan seluruh aspek, baik administratif, rekam jejak, kapasitas manajerial, maupun penerimaan di mata publik.

“Bila seorang calon membawa beban reputasi, bagaimana mungkin publik menaruh kepercayaan pada perusahaan yang akan dipimpinnya? Kita membutuhkan pemimpin yang profesional dan berakhlak baik,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi