Penanganan TB dan HIV/AIDS Dinilai Masih Lemah, DPRD Samarinda Desak Perbaikan Layanan

Publiknews.co Samarinda — Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengungkapkan keprihatinannya terhadap lemahnya pelaksanaan penanganan kasus tuberkulosis (TB) dan HIV/AIDS di Kota Tepian.

Ia menilai bahwa meskipun perangkat regulasi telah tersedia, implementasi di lapangan masih jauh dari memadai.

“Secara regulasi, sebenarnya kita sudah cukup lengkap. Ada Peraturan Daerah tentang HIV sejak tahun 2009, bahkan telah dilakukan kajian akademik oleh Universitas Widya Gama pada tahun 2018. Namun, pelaksanaannya belum maksimal,” ujar Sri Puji.

Menurutnya, Pemerintah Kota Samarinda telah memiliki dasar hukum berupa Peraturan Wali Kota untuk penanggulangan TB serta berbagai peraturan lainnya dari tingkat pusat, seperti undang-undang, peraturan presiden, hingga peraturan menteri.

Namun ia menilai semua itu belum diiringi dengan kesiapan anggaran dan sarana pendukung yang memadai.

“Yang menjadi masalah utama adalah lemahnya alokasi dana untuk mendukung penanggulangan TB dan HIV/AIDS. Padahal kita sudah memiliki payung hukum yang lengkap,” tambahnya.

Sri Puji menyampaikan bahwa peningkatan jumlah penderita TB dan HIV tidak hanya terjadi di Samarinda, tetapi merupakan bagian dari tren nasional.

Ia menilai perlu adanya perhatian serius, khususnya dari segi anggaran, agar penanganan kedua penyakit menular ini tidak berjalan setengah hati.

Selain itu, ia menyoroti keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, terutama terkait ruang isolasi yang seharusnya disediakan bagi pasien TB dan HIV.

Bahkan, rumah sakit umum daerah sekalipun dinilainya belum mampu menyediakan fasilitas tersebut secara optimal.

“Ruang isolasi bagi penderita TB dan HIV di rumah sakit masih sangat terbatas. Baik rumah sakit umum maupun swasta, belum sepenuhnya siap menyediakan fasilitas ini,” terangnya.

Ia pun mendorong Pemerintah Kota untuk segera menyusun rencana penambahan kapasitas tempat tidur dan ruang isolasi sesuai dengan pertambahan jumlah kasus setiap tahunnya.

“Pemkot perlu memprioritaskan pembangunan ruang isolasi yang layak bagi pasien menular seperti TB dan HIV, karena jumlah kasusnya terus bertambah setiap tahun,” tegas politisi dari Partai Demokrat tersebut.

Tak hanya itu, ia juga menilai kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta masih belum terjalin secara optimal.

Menurutnya, meski terdapat beberapa inisiatif sosial dari masyarakat, dampaknya belum terasa karena tidak disertai dukungan kuat dari pemerintah.

“Kita butuh sinergi semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan kegiatan sosial semata, tapi harus ada keterlibatan aktif dan komitmen dari pemerintah daerah,” tutupnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi