Publiknews.co Samarinda – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Kalimantan Timur menilai masih banyak ketimpangan layanan dasar di sejumlah daerah, meliputi sektor pendidikan, kesehatan, sosial-ekonomi, hingga infrastruktur.
Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PKB, Jahidin, menyampaikan bahwa hasil reses yang digelar pada 1–8 Juli 2025 berhasil menghimpun 42 aspirasi prioritas masyarakat dari berbagai wilayah di Kaltim.
Menurutnya, pendidikan merupakan pondasi utama pembangunan daerah.
Dari seluruh aspirasi, tercatat 34 di antaranya berfokus pada peningkatan sarana pendidikan formal maupun keagamaan.
“Kemajuan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya. Aspirasi warga menunjukkan perlunya peningkatan fasilitas pendidikan, baik di sekolah umum maupun lembaga keagamaan,” ujar Jahidin.
Pada bidang sosial dan ekonomi, warga menyampaikan 80 usulan, terutama terkait kesenjangan kesejahteraan dan keterbatasan akses pelayanan publik.
Sektor kesehatan juga menjadi sorotan utama, mulai dari penguatan layanan posyandu, penambahan tenaga medis, ketersediaan ambulans desa, hingga layanan bagi penyandang disabilitas.
Banyak masyarakat, kata Jahidin, mengeluhkan layanan BPJS Kesehatan, baik dari sisi besaran iuran, keterbatasan waktu rawat inap, maupun kualitas pelayanan di rumah sakit.
“Keluhan yang paling sering muncul adalah iuran BPJS yang memberatkan dan mutu pelayanan kesehatan yang dirasa belum memadai,” ujarnya.
Selain itu, warga juga menyuarakan 62 aspirasi di bidang keagamaan, mencakup rehabilitasi mushola dan masjid, serta penyediaan ambulans sosial.
Fraksi PKB menilai tingginya semangat keberagamaan masyarakat perlu diiringi dengan dukungan infrastruktur yang memadai.
Isu infrastruktur dasar pun masih menjadi perhatian, khususnya terkait penerangan jalan dan ketersediaan air bersih.
Sebanyak 47 aspirasi menyoroti keterbatasan pasokan listrik di beberapa daerah serta kesulitan memperoleh air bersih, terutama di kawasan pesisir dan pedalaman.
“Kebutuhan mendasar seperti air bersih dan penerangan jalan seharusnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Sayangnya, sebagian warga masih belum merasakan hasil pembangunan tersebut,” ucap Jahidin.
Di akhir pernyataannya, Jahidin menegaskan bahwa Fraksi PKB berharap seluruh aspirasi yang dihimpun dapat ditindaklanjuti, bukan sekadar menjadi laporan seremonial di forum paripurna.
“Kami berharap hasil reses ini benar-benar diimplementasikan dalam perencanaan dan penganggaran, sebagai wujud nyata dari mandat rakyat,” tutupnya.
(advdprdkaltim).







Users Today : 348
Total Users : 494472
Views Today : 617
Total views : 1590175
Who's Online : 9