Larangan Kegiatan Pemerintah di Hotel Dicabut, DPRD Kaltim Nilai Peluang Kebangkitan Industri Perhotelan

Publiknews.co Samarinda — Industri perhotelan di Kalimantan Timur mulai melihat titik cerah setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencabut larangan bagi instansi pemerintah untuk menggelar kegiatan di hotel.

Kebijakan ini disambut sebagai langkah yang tidak hanya memulihkan perputaran ekonomi, tetapi juga membuka ruang kemitraan yang lebih sehat antara pemerintah dan pelaku usaha.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menilai keputusan tersebut sebagai wujud perhatian pemerintah pusat terhadap sektor perhotelan yang terdampak berat akibat pembatasan anggaran.

Selama kebijakan larangan berlaku, banyak hotel kehilangan salah satu sumber pendapatan utama dari penyelenggaraan acara kedinasan.

“Ini menjadi kesempatan untuk membangun kembali kerja sama, bukan semata dalam konteks transaksi keuangan. Yang lebih penting adalah menciptakan kolaborasi saling menguntungkan, memanfaatkan anggaran secara efektif, dan memberikan dampak positif yang lebih luas,” ujarnya, Selasa (12/8/2025).

Sarkowi memahami bahwa larangan sebelumnya diberlakukan demi efisiensi anggaran, namun efeknya cukup signifikan terhadap sektor jasa perhotelan.

Dengan aturan baru ini, ia mendorong pihak hotel untuk menyesuaikan tarif dan layanan agar selaras dengan kemampuan anggaran pemerintah, tanpa menurunkan kualitas.

Menurutnya, kebijakan ini sebaiknya dimaknai pelaku usaha sebagai momentum memperkuat sinergi, bukan sekadar mengembalikan arus pendapatan.

“Kegiatan yang dilaksanakan di hotel harus mendorong produktivitas dan kinerja instansi, sekaligus memberi kontribusi terhadap perekonomian lokal,” tambahnya.

Ia menegaskan, keberhasilan kebijakan ini akan tercapai jika pemerintah dan dunia usaha mampu menjaga transparansi, efisiensi, serta memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Penulis Nisnun Editor Redaksi