Darlis Soroti Melemahnya Fungsi Banggar DPRD Kaltim, Minta Peran AKD Dikembalikan Sesuai Aturan

Publiknews.co Samarinda – Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Muhammad Darlis Pattalongi, menyoroti menurunnya peran alat kelengkapan dewan (AKD), khususnya Badan Anggaran (Banggar), yang menurutnya tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya.

“Saya cukup heran karena rapat internal Banggar hampir tidak pernah dilakukan. Saat ini, justru fungsi Banggar lebih banyak diambil alih oleh rapat pimpinan, padahal forum pimpinan bukanlah mekanisme resmi dalam struktur AKD DPRD Kaltim,” ujar Darlis.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, fungsi AKD terkesan direduksi dan digantikan oleh forum yang tidak memiliki kewenangan formal.

Ia mencontohkan, dalam beberapa rapat Panitia Khusus (Pansus), pembahasan anggaran sering kali dilakukan, sehingga para anggota Pansus justru lebih memahami perkembangan anggaran dibandingkan anggota Banggar sendiri.

“DPRD Kaltim hanya memiliki enam AKD permanen. Sedangkan Pansus bukanlah AKD tetap, sehingga seharusnya tidak boleh ada forum yang mengambil alih fungsi alat kelengkapan lainnya,” tegasnya.

Lebih jauh, Darlis mengungkapkan pengalamannya saat mengikuti rapat bersama sejumlah anggota DPRD Kaltim yang bukan bagian dari Banggar.

Menurutnya, anggota yang bukan Banggar justru terlihat lebih memahami detail terkait pembahasan anggaran.

“Bagi saya, kondisi ini bisa dimaklumi karena faktanya kami jarang sekali menggelar rapat internal. Nampak jelas fungsi Banggar saat ini digantikan oleh rapat pimpinan, padahal itu bukanlah kewenangannya,” tutur legislator dari daerah pemilihan Samarinda itu.

Darlis mengingatkan bahwa situasi ini berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam mekanisme kerja DPRD Kaltim jika terus dibiarkan.

Oleh karena itu, ia mendorong agar seluruh fungsi AKD dikembalikan sesuai aturan perundang-undangan.

“Rapat pimpinan dewan sifatnya hanya koordinatif, bukan untuk mengambil alih kewenangan Banggar. Semuanya harus mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 agar tata kelola kelembagaan DPRD dapat berjalan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.(Adv)