DPRD Kaltim Dorong Pemprov Segera Ambil Langkah Selamatkan RSI Samarinda

Publiknews.co Samarinda — Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyoroti keberlanjutan layanan kesehatan di Rumah Sakit Islam (RSI) Samarinda.

Dalam rapat bersama Yayasan Rumah Sakit Islam (Yarsi) yang berlangsung di Platinum Hotel dan Convention Hall Balikpapan, Rabu (13/8/2025) yang lalu, dewan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera mengambil langkah strategis agar RSI tetap dapat beroperasi dan melayani masyarakat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis Pattalongi, menegaskan pentingnya mempertahankan RSI sebagai bagian dari sejarah pelayanan kesehatan di Kaltim.

Menurutnya, Pemprov Kaltim perlu membangun komunikasi intensif dengan pihak Yarsi dan mencari solusi terbaik agar rumah sakit tersebut kembali aktif memberikan layanan kepada masyarakat.

“RSI memiliki rekam jejak panjang dalam melayani masyarakat. Perannya menjadi bagian dari sejarah perkembangan pelayanan kesehatan di Kaltim. Karena itu, pemerintah daerah perlu hadir dan memberikan dukungan agar rumah sakit ini dapat kembali berfungsi optimal,” ujar Darlis dalam rapat tersebut.

Dari rapat itu, disepakati empat poin penting sebagai tindak lanjut.

Pertama, Pemprov Kaltim diminta mempertimbangkan nilai historis RSI dan memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai di Samarinda.

Kedua, mendukung penyusunan addendum perjanjian sewa untuk memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan rumah sakit. Ketiga, menerima pembayaran tunggakan dari Yarsi sebagai bentuk penyelesaian kewajiban.

Keempat, mendorong digelarnya pertemuan resmi yang melibatkan seluruh pihak terkait untuk merumuskan langkah konkret ke depan.

DPRD Kaltim menegaskan, persoalan RSI bukan hanya sebatas urusan administrasi atau aset, tetapi menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak.

Keberlanjutan operasional rumah sakit ini dinilai penting untuk mengurangi beban fasilitas kesehatan lainnya dan memastikan masyarakat Samarinda serta Kaltim secara keseluruhan tetap memperoleh akses pelayanan medis yang memadai.(Adv)