Kurangi Ketergantungan pada DBH, DPRD Kaltim Dorong Pemprov Optimalkan CSR dan PPM

Publiknews.co Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) diminta segera menyusun strategi pembiayaan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

Desakan ini muncul seiring kekhawatiran terhadap menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat yang selama ini menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai bahwa kondisi fiskal nasional yang kian tertekan menuntut pemerintah daerah lebih kreatif mencari sumber pembiayaan baru.

Salah satu langkah strategis yang dinilai potensial adalah pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Pengembangan Masyarakat (PPM) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Bumi Etam.

“Dalam situasi ekonomi nasional seperti sekarang, kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan pembangunan daerah pada DBH. Pemerintah provinsi harus segera mencari alternatif pembiayaan lain yang sah dan signifikan, salah satunya melalui optimalisasi CSR dan PPM,” tegas Darlis.

Darlis menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah dan perusahaan selama ini.

Akibat minimnya sinergi, program CSR yang dijalankan perusahaan kerap tidak sejalan dengan rencana pembangunan pemerintah daerah.

Bahkan, tak jarang terjadi duplikasi kegiatan yang membuat dampaknya terhadap masyarakat menjadi kurang optimal.

“Selama ini, perusahaan menjalankan program CSR sendiri, sementara pemerintah daerah berjalan dengan program APBD tanpa perencanaan bersama. Kondisi ini membuat banyak kegiatan tumpang tindih dan hasilnya tidak signifikan. Ke depan, pola seperti ini tidak bisa dibiarkan,” ujarnya.

DPRD Kaltim memperkirakan adanya potensi pemangkasan DBH hingga 50 persen pada struktur APBD di tahun-tahun mendatang.

Kondisi ini dinilai dapat memberikan dampak besar, terutama terhadap pembiayaan program strategis di sektor pendidikan, termasuk Gratispol dan Jaspel yang membutuhkan anggaran cukup besar.

“Kalau DBH turun setengahnya, otomatis pembiayaan banyak program prioritas akan terganggu. Karena itu, kita dipaksa untuk memikirkan alternatif pendanaan lain tanpa melanggar aturan,” jelas Darlis.

Menurut Darlis, sektor-sektor seperti pertambangan, minyak dan gas, serta kehutanan di Kaltim memiliki potensi besar dalam menyediakan dana CSR dan PPM yang terukur.

Namun, agar pemanfaatannya efektif, arah penggunaan dana tersebut harus diatur secara jelas dan tidak tumpang tindih dengan program pemerintah.

“Selama ini banyak kegiatan CSR yang tidak terarah, bahkan ada yang justru mengulang program APBD. Idealnya, dibutuhkan sebuah forum perencanaan bersama antara pemerintah dan perusahaan agar program CSR dapat mengisi kekosongan yang belum tersentuh APBD,” ungkapnya.

Jika koordinasi ini berjalan baik, sebagian beban pembiayaan kegiatan pembangunan dapat dialihkan ke sektor CSR. Dengan demikian, APBD dapat difokuskan pada pelayanan dasar dan program strategis yang tidak bisa ditangani oleh pihak swasta.

“Beberapa kegiatan seharusnya bisa dibiayai melalui CSR sehingga APBD tidak harus menanggung semuanya. Dengan pembagian peran seperti ini, beban fiskal daerah akan lebih ringan, sementara kebutuhan masyarakat, terutama di desa-desa dan wilayah terpencil, tetap bisa terpenuhi,” tambahnya.

DPRD Kaltim mendorong Pemprov segera menyusun cetak biru (blueprint) atau roadmap yang mengatur arah sinergi antara APBD dan CSR secara terintegrasi.

Dokumen perencanaan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dan perusahaan dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

“Kami mendorong agar cetak biru segera dibuat, supaya jelas arah kebijakan dan prioritas pembangunannya. Tanpa koordinasi yang baik, kita hanya akan sibuk membuat program, tetapi pelaksanaannya tidak maksimal. Sinkronisasi ini menjadi kunci,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi