DPRD Kaltim Pastikan Pembangunan Infrastruktur Tetap Berjalan Meski Anggaran Terpangkas

Publiknews.co Samarinda — Pemangkasan signifikan dana transfer ke daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 dipastikan berdampak pada peta pembangunan di Kalimantan Timur (Kaltim).

Dari total alokasi nasional sebesar Rp919 triliun, pemerintah pusat melakukan penyesuaian hingga Rp269 triliun, kondisi yang memaksa daerah menerapkan strategi efisiensi anggaran.

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Abdulloh, menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga keberlanjutan pembangunan, terutama sektor infrastruktur, meskipun pemerintah daerah harus berhadapan dengan keterbatasan dana.

Menurutnya, strategi pembangunan bertahap menjadi pilihan paling realistis agar proyek tetap berjalan tanpa harus dihentikan sepenuhnya.

“Pembangunan harus tetap berlangsung, walaupun dilakukan secara bertahap. Misalnya, jika target awal 100 kilometer jalan, kita bangun dulu 50 kilometer. Yang penting ada progres dan masyarakat bisa melihat kerja nyata pemerintah,” tegas Abdulloh.

Abdulloh mengungkapkan, keputusan final mengenai skema efisiensi belum sepenuhnya ditetapkan.

Pemerintah daerah masih menunggu kepastian bentuk penyesuaian anggaran, apakah berupa penundaan proyek, pemotongan bantuan keuangan dari pusat, atau pengurangan alokasi pembiayaan tertentu.

“Sampai sekarang kami belum bisa membahas secara detail, karena keputusan pastinya belum keluar. Jadi bentuk penyesuaiannya masih menunggu kebijakan lebih lanjut,” jelasnya.

Meskipun keputusan menyeluruh belum diambil, Abdulloh menyebut setidaknya sudah ada dua proyek pembangunan jalan yang dipastikan tertunda.

Proyek tersebut berada di wilayah Ujoh Bilang, Mahakam Ulu (Mahulu), serta akses menuju Bandara APT Pranoto, Samarinda.

Penundaan dilakukan dengan pertimbangan masih tersedianya jalur alternatif yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk sementara waktu.

“Kami memang harus menyesuaikan prioritas. Selama masih ada akses pengganti yang bisa digunakan warga, maka pembangunan di lokasi itu bisa dijadwalkan ulang,” imbuhnya.

Komitmen DPRD: Pembangunan Tetap Jalan

DPRD Kaltim memastikan, meskipun efisiensi anggaran tidak terhindarkan, orientasi utama pembangunan tetap dipertahankan.

Abdulloh menegaskan, infrastruktur merupakan sektor vital yang tidak boleh dikorbankan sepenuhnya, sebab keberadaannya berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Situasi efisiensi ini harus kita hadapi dengan strategi yang tepat. Kami memastikan pembangunan tetap berjalan, hanya skemanya saja yang menyesuaikan kondisi fiskal,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi