DPRD Kaltim Dorong Pemprov Fokuskan Program Gratispol pada Jenjang Pendidikan Menengah

Publiknews.co Samarinda — Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Agus Aras, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim memprioritaskan penerapan program pendidikan gratis atau Gratispol pada jenjang SMA, SMK, dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

Menurutnya, pemerintah perlu menuntaskan persoalan mendasar di tingkat pendidikan menengah sebelum memperluas cakupan program ke jenjang lain.

Hal tersebut disampaikan Agus usai mengikuti rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan Kaltim terkait Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta honorarium guru SMA dan SMK swasta di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025).

“Prioritas program Gratispol sebaiknya diarahkan terlebih dahulu pada kewenangan pemerintah provinsi, yakni SMA, SMK, dan SLB. Hingga kini, masih ada siswa yang belum menerima seragam sekolah yang dijanjikan Pemprov. Persoalan seperti ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh,” ujar Agus.

Agus menegaskan, Pemprov Kaltim tidak bisa hanya mengandalkan laporan dari dinas atau UPTD semata.

Ia mendorong pemerintah untuk turun langsung ke sekolah-sekolah guna memastikan efektivitas pelaksanaan program.

“Pemerintah sebaiknya tidak hanya bergantung pada laporan, melainkan memantau langsung kondisi di lapangan. Dinas Pendidikan memiliki cabang dinas, jadi informasi akurat bisa diperoleh langsung dari pihak sekolah maupun siswa,” jelasnya.

Selain itu, Agus juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah yang menjadi tantangan dalam menjalankan program pendidikan.

Ia mengingatkan bahwa pada 2026 akan ada penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan menambah beban fiskal daerah.

“Kita harus realistis dengan kondisi keuangan daerah. Dengan adanya penyesuaian DBH pada 2026, sebaiknya Pemprov fokus dulu pada pelaksanaan program Kartu Sekolah untuk SMA, SMK, dan SLB. Jika beban fiskal tidak dikelola dengan baik, program bisa terhambat,” tegasnya.

Terkait dukungan pendidikan tinggi, Agus menilai program Gratispol untuk universitas dapat dipertimbangkan di masa mendatang, namun harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Bukan berarti pendidikan tinggi diabaikan, tetapi harus melihat kondisi keuangan daerah. Lebih baik menyelesaikan kewajiban sesuai kewenangan yang sudah jelas diatur undang-undang, sebelum memperluas ke sektor yang bukan menjadi tanggung jawab provinsi,” pungkasnya.

DPRD Kaltim berkomitmen mengawal implementasi Gratispol agar tepat sasaran.

Dengan memfokuskan pada jenjang pendidikan menengah, program ini diharapkan dapat berjalan efektif, memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, serta menjaga stabilitas keuangan daerah.

Penulis Nisnun Editor Redaksi