DPRD Kaltim Minta Pemprov Beri Subsidi agar Sekolah Swasta Tak Terdampak Kebijakan Gratispol

Publiknews.co Samarinda — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur kembali menyoroti persoalan yang dihadapi sekolah swasta dalam penerapan program pendidikan gratis berbasis kebijakan Gratispol.

Sejumlah sekolah dinilai belum siap menyesuaikan diri dengan aturan baru, khususnya terkait pengelolaan iuran SPP dan pembiayaan operasional.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, mengungkapkan kekhawatirannya usai mengikuti rapat dengar pendapat mengenai Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) serta honorarium guru SMA dan SMK swasta yang digelar di Gedung E DPRD Kaltim, Senin (25/8/2025).

“Sekolah swasta selama ini mengandalkan pembiayaan dari pembayaran siswa. Dengan kebijakan Gratispol, mereka juga diwajibkan menyesuaikan diri. Permasalahannya, banyak sekolah swasta belum siap menghadapi perubahan ini,” jelas Agus.

Menurutnya, tanpa adanya dukungan finansial dari Pemerintah Provinsi, sekolah swasta akan mengalami kesulitan menutupi biaya operasional sekaligus melakukan penyesuaian terhadap kebijakan baru tersebut.

“Jika kebijakan pendidikan gratis diterapkan, semestinya pemerintah juga menyiapkan skema bantuan. Tanpa subsidi atau dukungan anggaran, sekolah swasta akan menghadapi beban yang cukup berat. Kami berharap pemerintah provinsi segera memberikan perhatian serius terhadap masalah ini,” ujarnya.

Agus menegaskan, kebijakan pendidikan gratis tidak seharusnya diberlakukan sepihak tanpa solusi yang jelas.

Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab membantu menutup kekurangan biaya operasional sekolah swasta ketika kebijakan tersebut dijalankan.

“Kebijakan ini tidak bisa ditunda-tunda. Jika sudah diputuskan untuk diberlakukan, maka perhatian pemerintah dalam menanggung selisih biaya harus berjalan bersamaan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar kegiatan belajar mengajar di sekolah swasta dapat berlangsung tanpa hambatan.

“Kami berharap pemerintah bisa segera mengalokasikan bantuan agar sekolah-sekolah swasta tetap beroperasi normal,” pungkasnya.

DPRD Kaltim memastikan akan terus mengawal implementasi Gratispol agar penerapannya berjalan adil bagi semua sekolah, baik negeri maupun swasta.

Dengan adanya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah, sekolah swasta diharapkan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan untuk mencetak generasi muda yang kompeten di Kalimantan Timur.

Penulis Nisnun Editor Redaksi