Subandi Sebut 80 Tahun Merdeka, Rakyat Masih Terbelenggu Kemiskinan dan Ketidakadilan

Publiknews.co Samarinda – Ketua Badan Kehormatan DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, mengingatkan bahwa usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai delapan dekade harus menjadi bahan refleksi, bukan sekadar perayaan seremonial.

Baginya, momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia adalah waktu yang tepat untuk menilai sejauh mana janji kemerdekaan telah diwujudkan.

“Kita sudah merdeka 80 tahun, tetapi kenyataannya masih banyak rakyat hidup dalam kemiskinan dan menghadapi ketidakadilan,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (17/8/2025).

Subandi, yang juga anggota Komisi III DPRD Kaltim sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS, menuturkan bahwa realitas sosial saat ini masih jauh dari cita-cita para pendiri bangsa.

Ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan rendahnya pendapatan per kapita masyarakat.

“Kalau kita bicara perjuangan hari ini, bentuknya adalah bagaimana melawan kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan. Faktanya, masyarakat miskin kita masih banyak, banyak pula yang belum mengenyam pendidikan, dan tingkat penghasilan masih rendah,” tegasnya.

Menurutnya, situasi ini sangat ironis mengingat Indonesia telah lama merdeka.

“Setelah 80 tahun, seharusnya tujuan negara sebagaimana diamanatkan konstitusi sudah lebih terasa. Tapi kenyataannya, keadilan dan kesejahteraan masih jauh dari harapan,” imbuhnya.

Selain itu, Subandi menyoroti persoalan hukum yang masih menjadi sumber ketidakpercayaan publik.

Ia menilai penegakan hukum sering kali tidak adil.

“Banyak masyarakat beranggapan hukum kita tajam ke bawah, tumpul ke atas. Persepsi ini harus diubah, karena keadilan adalah fondasi negara hukum,” katanya.

Ia menekankan, kondisi tersebut harus menjadi alarm bagi para pemimpin bangsa agar menjadikan peringatan kemerdekaan sebagai momentum introspeksi.

“Peringatan hari kemerdekaan seharusnya menyadarkan semua elemen bangsa. Para pemangku kepentingan wajib berpartisipasi untuk mewujudkan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945,” jelasnya.

Subandi menegaskan, menghargai jasa para pahlawan bukan hanya dengan upacara dan simbol, tetapi dengan melanjutkan perjuangan mereka dalam bentuk membebaskan rakyat dari kebodohan, kemiskinan, dan ketidakadilan.

“Kalau dulu mereka berjuang dengan darah dan nyawa, maka kita sebagai generasi penerus harus melanjutkan dengan cara menghadirkan keadilan, mencerdaskan bangsa, dan mensejahterakan rakyat,” ucapnya.

Ia juga menekankan bahwa perjuangan mewujudkan kesejahteraan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, melainkan menjadi tanggung jawab seluruh komponen bangsa.

“Kemerdekaan sejati tidak mungkin tercapai jika hanya mengandalkan satu pihak. Semua elemen harus ikut bertanggung jawab,” tegasnya.

Konteks Kalimantan Timur, menurut Subandi, menjadi bukti nyata bahwa pekerjaan rumah bangsa masih banyak.

Meski kaya sumber daya alam dan kini menjadi pusat perhatian karena pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), masih ada wilayah pedalaman seperti Mahakam Ulu, Kutai Barat, dan sebagian Kutai Timur yang tertinggal dalam akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim menunjukkan angka kemiskinan memang menurun, dari 5,78 persen pada Maret 2024 menjadi 5,17 persen pada Maret 2025, atau sekitar 199.710 jiwa.

Namun, penurunan itu belum sepenuhnya menjawab tantangan, terutama di daerah terpencil.

Di Samarinda, angka kemiskinan pada 2024 tercatat 4,3 persen, turun dari 4,82 persen pada periode sebelumnya.

Meski demikian, masih ada puluhan ribu warga hidup dengan keterbatasan.

Selain itu, isu kesenjangan sosial, tambang ilegal, kerusakan lingkungan, hingga pelayanan publik yang dianggap belum adil, semakin mempertegas relevansi seruan Subandi bahwa kemerdekaan sejati belum tercapai.

“Makna kemerdekaan harus dihadirkan secara nyata. Bukan hanya bebas dari penjajahan fisik, tetapi juga bebas dari kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi