Ketua DPRD Kaltim Soroti Ketimpangan Pembangunan pada Peringatan HUT ke-80 RI

Publiknews.co Samarinda – Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia di Kalimantan Timur menjadi momentum refleksi bagi Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Dalam upacara pengibaran bendera merah putih, ia mendapatkan amanah membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan.

Namun, bagi Hasanuddin, teks tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan pengingat akan cita-cita kemerdekaan yang masih belum sepenuhnya terwujud di daerahnya.

“Saya membacakan proklamasi dengan lantang, tetapi setelah delapan dekade merdeka, pertanyaannya: apakah Kalimantan Timur sudah benar-benar menikmati arti kemerdekaan?” ujarnya usai upacara, dengan mengenakan pakaian adat Takwo, busana resmi Kesultanan Kutai.

Menurut Hasanuddin, kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kaltim. Infrastruktur jalan menjadi contoh nyata ketimpangan pembangunan.

Hingga kini, akses ke wilayah utara seperti Berau maupun ke Mahakam Ulu di bagian barat masih sulit ditembus akibat kondisi jalan yang rusak.

“Sudah berkali-kali kami meninjau daerah utara dan barat, namun kondisinya tetap sama. Jalan negara masih rusak dan tidak layak digunakan. Bagaimana mungkin hal ini terus dibiarkan?” katanya menegaskan.

Ia menilai, setelah 80 tahun merdeka, seharusnya persoalan mendasar seperti infrastruktur jalan sudah lama terselesaikan, terlebih Kaltim merupakan salah satu daerah penyumbang devisa terbesar bagi negara.

“Setiap tahun Kalimantan Timur menyumbang devisa hingga Rp800 triliun dari sumber daya alam. Tetapi kontribusi sebesar itu tidak berbanding lurus dengan pembangunan yang kembali ke daerah. Ini menjadi pertanyaan besar,” ucapnya.

Selain jalan, Hasanuddin juga menyoroti pelayanan dasar di sektor pendidikan dan kesehatan.

Ia mengapresiasi adanya program makan bergizi gratis dan bantuan pendidikan, namun menilai pelaksanaannya belum menjangkau wilayah 3T (terluar, tertinggal, terdalam).

“Masih banyak anak-anak di wilayah 3T yang kesulitan mengakses pendidikan, apalagi perguruan tinggi. Persentasenya masih sangat kecil,” ungkapnya.

Pada bidang kesehatan, ia menyesalkan belum adanya rumah sakit rujukan bertaraf nasional di Kaltim.

Banyak warga justru terpaksa mencari layanan medis ke luar daerah bahkan ke luar pulau.

“Bayangkan, sampai sekarang Kaltim belum memiliki rumah sakit kelas A yang representatif. Bahkan angka stunting kita masih di atas rata-rata nasional. Ini bukti bahwa pelayanan dasar masih jauh dari harapan,” ujarnya.

Ketimpangan juga terlihat pada pemenuhan energi listrik.

Dari 841 desa di Kaltim, sekitar 110 desa hingga kini belum teraliri listrik PLN.

“Delapan puluh tahun Indonesia merdeka, tetapi masih ada desa di Kaltim yang gelap gulita tanpa listrik. Ini bukan hanya persoalan infrastruktur, melainkan hak dasar warga negara. Di mana letak keadilan pembangunan?” tutur Hasanuddin.

Meski kritiknya tajam, Hasanuddin tetap menaruh harapan.

Menurutnya, pemerintah provinsi maupun pusat masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi tersebut, asalkan ada komitmen dan kerja sama yang kuat.

“Saya percaya, dengan arah baru pemerintahan saat ini, pembangunan bisa lebih merata. Tetapi kuncinya adalah sinergi. Pemerintah pusat dan daerah harus berjalan seiring, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri,” pungkasnya.

Penulis Nisnun Editor Redaksi