Realisasi Gratispol Terus Meningkat, Peserta BPJS yang Ditanggung Pemprov Kaltim Capai 141 Ribu Jiwa

Ket foto: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Mualimin.

Publiknews.co Samarinda — Program Jaminan Kesehatan Daerah Gratis Pemerintah Kaltim untuk Semua (Gratispol) menunjukkan perkembangan signifikan menjelang akhir tahun.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Kesehatan melaporkan peningkatan tajam jumlah warga yang keikutsertaannya di BPJS Kesehatan dibiayai melalui program ini.

Pada Februari 2025, jumlah penerima manfaat Gratispol masih berada pada kisaran 5.000 orang.

Namun memasuki November 2025, angka tersebut meningkat drastis hingga mencapai 141.000 jiwa, atau melonjak lebih dari dua puluh kali lipat sejak pertama kali dilaporkan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa pencapaian ini akan terus dioptimalkan agar target tahunan dapat tercapai.

“Jumlah peserta yang pembayarannya ditanggung melalui Gratispol saat ini telah mencapai 141 ribu jiwa. Kami berharap angka tersebut terus meningkat, mengingat target satu tahun sebelumnya berada pada kisaran 476 ribu peserta,” jelas Jaya pada Sabtu (29/11/2025).

Kendati demikian, Jaya menyebut percepatan realisasi belum dapat dimaksimalkan pada tahun berjalan karena masih dilakukan proses sinkronisasi data kependudukan dan data keanggotaan BPJS, terutama bagi warga yang belum terdaftar atau belum memiliki nomor kepesertaan.

Dari sisi pembiayaan, Pemerintah Provinsi Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp231 miliar untuk menanggung iuran BPJS Kesehatan peserta kelas 3 melalui Gratispol.

Namun hingga kini, serapan anggaran masih berada di bawah total pagu yang disediakan.

“Dari total anggaran Rp231 miliar, baru sekitar Rp85 miliar yang terserap,” ungkapnya.

Ia juga menegaskan bahwa tidak seluruh kategori kepesertaan BPJS dapat dimasukkan ke dalam skema Gratispol karena adanya ketentuan pembiayaan nasional.

“Program ini hanya mencakup peserta kelas 3. Ada beberapa segmen yang tidak dapat ditanggung oleh pemerintah daerah, seperti pekerja penerima upah, karena iurannya merupakan tanggung jawab perusahaan,” terang Jaya.

Kategori yang dapat menerima manfaat Gratispol meliputi peserta mandiri kelas 3 yang tergolong tidak mampu, warga masuk dalam kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI), serta masyarakat yang kehilangan pekerjaan.

“Apabila seseorang mengalami pemutusan hubungan kerja dan masuk kategori miskin atau rentan, mereka dapat diakomodasi melalui program Gratispol,” ujarnya.

Jaya juga menekankan bahwa Aparatur Sipil Negara tidak dapat dialihkan ke program ini karena iuran kesehatan mereka telah menjadi tanggungan pemerintah pusat.

“Pegawai negeri, termasuk saya sendiri, sudah ditanggung oleh negara sehingga tidak dapat dipindahkan ke skema Gratispol,” tambahnya.

Menutup penjelasannya, Jaya mengimbau masyarakat untuk memastikan status keanggotaannya pada BPJS Kesehatan, mengingat masih banyak warga yang memenuhi kriteria namun belum terdata.

“Kami mendorong masyarakat untuk melakukan pengecekan. Jika belum terdaftar dan memenuhi ketentuan, kami siap membantu melalui Gratispol. Tujuan utama kami adalah memastikan seluruh warga memperoleh jaminan kesehatan,” pungkasnya.
(Adv/DprdKaltim/Ca)