Pemprov Kaltim Pastikan Penyesuaian APBD 2026 Tidak Ganggu TPP ASN dan Program GratisPol

Ket foto: Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud.

Publiknews.co Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan bahwa langkah efisiensi dalam penyusunan APBD 2026 tidak akan memengaruhi pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN maupun P3K.

Pemerintah juga memastikan program pendidikan gratis GratisPol tetap berjalan sesuai rencana.

Pernyataan ini disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, didampingi Wakil Gubernur Seno Aji serta Sekretaris Daerah Sri Wahyuni.

Dalam rapat pembahasan anggaran tersebut, DPRD Kaltim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD 2026 dengan nilai total Rp15,15 triliun.

Rudy mengakui bahwa penyesuaian anggaran tahun ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat adanya penurunan fiskal yang cukup besar sehingga pemerintah perlu melakukan koreksi menyeluruh pada setiap pos belanja.

“Anggaran yang tersedia saat ini memang demikian adanya. Pemangkasan sebesar Rp6,06 triliun harus dilakukan dan seluruh perangkat daerah perlu menyesuaikan diri. Namun dapat kami tegaskan bahwa TPP bagi ASN maupun P3K tetap aman,” ujarnya pada Selasa (2/12/2025).

Meskipun seluruh Organisasi Perangkat Daerah terdampak penyesuaian tersebut, Rudy menegaskan kembali bahwa komitmen pemerintah terhadap kesejahteraan pegawai dan peningkatan pelayanan publik tidak berubah.

Ia memastikan program pendidikan GratisPol tetap dijalankan sebagaimana telah dirancang.

“Program GratisPol, insyaallah, tetap terlaksana sesuai rencana. Ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memajukan Kalimantan Timur,” jelasnya.

Rudy juga mengimbau masyarakat agar memahami kondisi fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah.

Ia menyampaikan bahwa alokasi APBD 2026 telah melalui proses penyisiran dan penghitungan ulang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama DPRD Kaltim.

“Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Kaltim. APBD 2026 sebesar Rp15,15 triliun telah disepakati dan selanjutnya akan kami ajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan. Angka tersebut merupakan hasil evaluasi dan perhitungan ulang tim anggaran,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai langkah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Rudy menegaskan bahwa pemerintah akan memperkuat strategi tersebut.

“Mohon doa. Insyaallah, peningkatan PAD akan kami dorong lebih optimal ke depan,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Rudy memastikan bahwa kebijakan efisiensi yang diterapkan tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas pembangunan daerah, terlebih menjelang persiapan menyambut Ibu Kota Nusantara pada 2028.

“Komitmen kami terhadap masa depan Kaltim tetap kokoh dan jelas. Insyaallah, kita siap menyambut kehadiran IKN pada 2028,” tutupnya.
(Adv/DprdKaltim/Ca)