Program KB Dinilai Belum Optimal, DPRD Samarinda Waspadai Dampak Ledakan Penduduk terhadap APBD 2030

Publiknews.co, Samarinda — Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB) di Kota Samarinda saat ini dihadapkan pada dua persoalan utama, yakni keterbatasan anggaran serta capaian program sebelumnya yang dinilai belum berjalan maksimal. Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Samarinda karena dinilai berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Anhar, menekankan bahwa program pengendalian penduduk merupakan kebijakan strategis yang tidak dapat diabaikan. Namun, menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaannya.

“Program pengendalian penduduk tidak akan dapat berjalan secara efektif tanpa dukungan anggaran yang memadai. Sementara itu, alokasi anggaran untuk tahun 2026 masih tergolong sangat terbatas,” ujarnya pada Kamis (30/4/2026).

Ia menjelaskan bahwa dampak dari lemahnya pengendalian jumlah penduduk memang tidak dirasakan secara langsung. Namun, apabila kondisi tersebut dibiarkan, maka akan memberikan tekanan pada berbagai sektor, seperti layanan kesehatan, pembiayaan BPJS, kondisi ekonomi, hingga ketersediaan lapangan kerja.

“Apabila terjadi lonjakan jumlah penduduk pada tahun 2030, maka hal tersebut berpotensi memberikan tekanan serius terhadap APBD. Kondisi ini bukan sekadar kekhawatiran, melainkan risiko nyata yang harus diantisipasi sejak dini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Anhar mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran saat ini juga dipengaruhi oleh evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya, khususnya terkait Kampung KB yang dinilai belum berjalan optimal.

“Pada tahun 2023 terdapat 20 Kampung KB yang dibentuk, namun hanya sekitar lima yang benar-benar beroperasi dengan baik. Selebihnya lebih bersifat seremonial, seperti pemasangan papan nama dan baliho,” ungkapnya.

Temuan tersebut bahkan tercatat dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, yang turut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tahun-tahun berikutnya. Meski demikian, DPRD menyatakan tetap terbuka untuk memberikan dukungan selama program yang diajukan memiliki dampak yang jelas dan terukur.

“Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dukungan anggaran yang memadai merupakan hal yang mutlak. Program tidak mungkin berjalan optimal tanpa hal tersebut,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPPKB Kota Samarinda, Deasy Evriyani, menjelaskan bahwa program KB saat ini tidak lagi semata-mata berfokus pada pembatasan jumlah anak, melainkan juga pada peningkatan kualitas keluarga secara menyeluruh melalui edukasi yang berkelanjutan.

“Program keluarga berencana tidak hanya berkaitan dengan pembatasan jumlah anak, tetapi juga bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sehat, sejahtera, dan berkualitas,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan layanan konsultasi melalui program Sapa KB yang tersedia secara gratis dan telah terintegrasi dengan layanan call center 122.

“Masyarakat dapat mengakses layanan tersebut dengan menghubungi nomor yang tersedia, dan petugas kami siap memberikan pendampingan serta informasi yang dibutuhkan,” pungkasnya.(advdprdsamarinda)

Penulis Ayii Editor Redaksi