Komisi I DPRD Samarinda Dorong Layanan Publik Makin Cepat Lewat Digitalisasi

Ket foto : Ketua Komisi I DPRD Samarinda, H. Samri Shaputra.

Publiknews.co Samarinda – Transformasi pelayanan publik berbasis digital yang terus dikembangkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda mendapat apresiasi dari Komisi I DPRD Kota Samarinda. Pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan efektivitas pelayanan sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai kebutuhan administrasi pemerintahan.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, H. Samri Shaputra, menilai digitalisasi telah menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya modernisasi birokrasi. Menurutnya, penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan publik mampu memangkas tahapan administrasi yang sebelumnya memerlukan waktu lebih lama.

“Pelayanan publik harus mengikuti perkembangan zaman,” kata Samri, Rabu (5/8/2026).

Ia menyebut berbagai layanan yang kini dapat diakses secara daring memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat. Selain mempercepat proses pengurusan dokumen, sistem digital juga membantu mengurangi biaya dan waktu yang harus dikeluarkan warga untuk mendapatkan layanan pemerintahan.

Di sisi lain, penerapan teknologi dinilai meningkatkan transparansi karena masyarakat dapat memantau proses pelayanan secara lebih terbuka. Kondisi tersebut diyakini mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.

Samri mengapresiasi langkah Pemkot Samarinda yang terus memperluas jangkauan layanan digital hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Upaya tersebut dianggap sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih merata bagi seluruh warga kota.

Meski mendukung penuh transformasi digital, ia mengingatkan agar pelayanan tatap muka tetap dipertahankan. Menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki kemampuan maupun akses yang sama dalam memanfaatkan teknologi informasi.

“Pelayanan tatap muka tetap harus tersedia,” tegasnya.

Ia menilai kelompok lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat yang belum terbiasa menggunakan perangkat digital masih membutuhkan pendampingan dalam mengakses layanan publik. Karena itu, digitalisasi sebaiknya diposisikan sebagai sarana pendukung yang melengkapi sistem pelayanan konvensional, bukan menggantikannya secara menyeluruh.

Selain pengembangan layanan berbasis aplikasi, Samri juga memberikan apresiasi terhadap program pelayanan keliling yang dijalankan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Menurutnya, pola jemput bola tersebut efektif menjangkau masyarakat yang berada di wilayah pinggiran maupun warga dengan keterbatasan mobilitas.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi yang digunakan, tetapi juga kualitas aparatur yang mengoperasikannya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, profesionalisme, serta budaya pelayanan yang responsif dinilai harus berjalan beriringan dengan pengembangan sistem digital.

“Teknologi yang baik harus didukung aparatur yang profesional,” ujarnya.

Lebih lanjut, Samri mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital yang telah tersedia. Semakin tinggi tingkat penggunaan layanan daring, semakin efektif pula proses administrasi yang dapat dijalankan pemerintah, sekaligus mengurangi antrean di berbagai pusat pelayanan.

Sebagai mitra pengawas pemerintah daerah, Komisi I DPRD Samarinda akan terus mencermati pelaksanaan transformasi digital di sektor pelayanan publik. Pengawasan tersebut dilakukan agar setiap inovasi yang diterapkan benar-benar memberikan manfaat nyata dan dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi.

Menurut Samri, kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.

“Tujuan akhirnya adalah pelayanan yang semakin mudah, cepat, dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Samarinda,” pungkasnya.(advdprdsamarinda)