DPRD Samarinda Minta Perbaikan Sekolah 2027 Diprioritaskan Berdasarkan Kondisi

Publiknews.co, Samarinda – Rencana rehabilitasi fasilitas pendidikan di Kota Samarinda pada 2027 diperkirakan tidak dapat mengakomodasi seluruh usulan yang masuk. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah perlu menentukan sekolah yang benar-benar membutuhkan penanganan lebih dahulu.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, mengatakan jumlah usulan perbaikan sekolah cukup banyak dan berasal dari berbagai sumber. Aspirasi anggota DPRD menjadi salah satu jalur pengusulan, selain hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota.

“Usulan perbaikan sekolah memang cukup banyak. Selain aspirasi DPRD, ada pula yang berasal dari hasil Musrenbang di berbagai tingkatan. Karena itu, semuanya perlu dipilah berdasarkan kebutuhan,” ujar Sri Puji, Sabtu (22/8/2026).

Menurutnya, banyaknya daftar pengajuan membuat pemerintah harus memiliki indikator yang jelas dalam menentukan sekolah yang akan mendapatkan program rehabilitasi. Kondisi fisik bangunan dan tingkat kerusakan harus menjadi dasar utama sebelum menetapkan proyek yang masuk dalam rencana pembangunan 2027.

Ia mengatakan kebutuhan rehabilitasi juga diketahui dari hasil kunjungan anggota DPRD ke sejumlah wilayah. Dari peninjauan tersebut, masih ditemukan sekolah yang membutuhkan pembenahan ruang kelas maupun fasilitas penunjang kegiatan belajar mengajar.

“Kalau kemampuan anggarannya terbatas, tentu tidak semua usulan bisa dikerjakan sekaligus. Sekolah yang kondisinya paling mendesak harus didahulukan dibandingkan yang tingkat kebutuhannya masih bisa ditangani kemudian,” katanya.

Sri Puji menilai keterbatasan fiskal daerah harus diikuti dengan penentuan skala prioritas yang tepat. Dengan demikian, anggaran yang tersedia tidak tersebar ke terlalu banyak proyek tetapi menghasilkan perbaikan yang benar-benar dibutuhkan sekolah.

Menurutnya, proses pemetaan juga harus berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Pemerintah perlu membedakan sekolah yang mengalami kerusakan berat dengan fasilitas yang hanya membutuhkan pemeliharaan atau perbaikan ringan.

“Jangan hanya melihat dari banyaknya usulan yang masuk. Data kondisi bangunan harus menjadi pertimbangan, sehingga sekolah dengan kerusakan paling berat mendapatkan perhatian lebih dulu,” jelasnya.

DPRD Samarinda mendorong pemerintah menyusun daftar prioritas rehabilitasi berdasarkan tingkat kerusakan, urgensi serta dampaknya terhadap kegiatan belajar mengajar. Pendekatan tersebut dinilai dapat membuat penggunaan anggaran pendidikan menjadi lebih efektif.

Sri Puji berharap pembahasan program pembangunan 2027 mampu menghasilkan keputusan yang benar-benar menjawab kebutuhan sekolah. Menurutnya, fasilitas pendidikan yang kondisinya sudah tidak layak perlu mendapatkan penanganan tanpa harus menunggu terlalu lama.

“Prioritas harus ditentukan secara objektif berdasarkan kebutuhan. Dengan begitu, anggaran yang terbatas tetap bisa diarahkan untuk memperbaiki fasilitas sekolah yang paling membutuhkan,” pungkasnya.(adv)