DPRD Samarinda Minta Wacana Tes Urine Pelajar Dikaji Bersama  

Publiknews.co, Samarinda – Gagasan pemeriksaan urine bagi pelajar di Kota Samarinda masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. DPRD Samarinda memandang tes urine dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan narkoba sejak awal, namun pelaksanaannya harus dipersiapkan secara matang.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan pemeriksaan urine pada pelajar pada prinsipnya dapat memberikan informasi awal mengenai kemungkinan adanya penyalahgunaan narkotika. Hasil tersebut selanjutnya dapat menjadi dasar bagi orang tua dan pihak terkait untuk menentukan langkah pencegahan.

“Tes urine bisa menjadi salah satu cara untuk mengetahui kondisi anak lebih awal. Ketika ditemukan indikasi, orang tua maupun pihak terkait bisa segera mengambil langkah agar persoalannya tidak berkembang,” ujar Ismail, Jumat (21/8/2026).

Meski dinilai memiliki manfaat sebagai langkah deteksi dini, Ismail menegaskan wacana tersebut belum menjadi kebijakan yang telah ditetapkan. Masih diperlukan pembahasan bersama sejumlah pihak, termasuk Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda, Dinas Pendidikan serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA).

Menurutnya, salah satu hal yang harus dihitung adalah jumlah pelajar yang nantinya menjadi sasaran pemeriksaan. Apabila pemeriksaan diterapkan kepada seluruh pelajar, kebutuhan biaya tentu akan menjadi lebih besar dan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau memang ingin dilakukan secara luas, tentu harus dihitung berapa kebutuhan anggarannya. Kalau kemampuan anggaran belum mencukupi, perlu dicari pilihan atau skema lain yang tetap bisa mendukung tujuan deteksi dini,” jelasnya.

Karena itu, DPRD Samarinda meminta pemerintah tidak terburu-buru menetapkan pelaksanaan sebelum aspek pembiayaan, sasaran pemeriksaan dan teknis pelaksanaan benar-benar disiapkan. Program harus dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan APBD agar dapat dilaksanakan secara realistis dan berkelanjutan.

Selain persoalan anggaran, Ismail menilai tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan juga tidak kalah penting. Menurutnya, tes urine tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila hanya berhenti pada proses pemeriksaan tanpa adanya mekanisme penanganan bagi pelajar yang menunjukkan indikasi penyalahgunaan narkoba.

“Yang perlu dipikirkan bukan hanya bagaimana melakukan pemeriksaan, tetapi juga apa langkah setelah hasilnya keluar. Kalau ada pelajar yang terindikasi, harus jelas bentuk pendampingan dan penanganannya,” tegas Ismail.

Ia menilai tes urine sebaiknya tidak berdiri sendiri sebagai program pemberantasan narkoba di lingkungan pendidikan. Deteksi dini perlu dipadukan dengan edukasi antinarkoba, pengawasan keluarga dan koordinasi antara sekolah, pemerintah daerah serta BNN.

DPRD Samarinda berharap pembahasan lintas sektor dapat menghasilkan konsep pemeriksaan yang tepat sasaran. Di sisi lain, perlindungan terhadap pelajar juga harus menjadi perhatian agar hasil pemeriksaan tidak menimbulkan persoalan baru bagi siswa maupun keluarganya.

“Kalau nantinya diterapkan, kita ingin program ini benar-benar menjadi bagian dari pencegahan. Anggaran harus siap, sasaran harus jelas, dan penanganan setelah pemeriksaan juga harus dipastikan,” pungkasnya.(adv)