Karhutla Betapus Jadi Sorotan, DPRD Minta Penanganan Dipercepat di Tengah Lonjakan ISPA

Publiknews.co Samarinda – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di kawasan Betapus menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda. Peristiwa tersebut terjadi di tengah meningkatnya kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) yang dilaporkan naik hingga 22 persen dalam beberapa waktu terakhir.

Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, mengatakan perkembangan kebakaran terus dipantau melalui koordinasi dengan instansi terkait. Meski api sempat membesar, upaya penanganan yang dilakukan di lapangan dinilai masih mampu mengendalikan situasi.

Menurutnya, kondisi saat ini belum sampai pada tahap yang mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan meliburkan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

“Koordinasi dengan pihak terkait terus dilakukan. Memang sempat terjadi peningkatan luasan api, tetapi langkah-langkah penanganan sudah dilakukan sehingga kondisinya masih terkendali,” ujar Helmi, Senin (7/9/2026).

Ia menjelaskan, keputusan terkait aktivitas sekolah harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perkembangan kebakaran dan kualitas udara yang terjadi di lapangan. Hingga saat ini, kondisi tersebut masih dinilai memungkinkan proses belajar mengajar berjalan seperti biasa.

Meski demikian, Helmi menegaskan bahwa lonjakan kasus ISPA harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran lahan berpotensi memperburuk kualitas udara dan berdampak terhadap kesehatan masyarakat apabila tidak segera ditangani.

Karena itu, ia mendorong percepatan proses pemadaman dan pengendalian kebakaran agar penyebaran api tidak semakin meluas serta tidak menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan maupun kesehatan warga.

“Harapannya penanganan kebakaran ini bisa segera tuntas sehingga kualitas udara kembali membaik dan tetap berada dalam kondisi yang aman bagi masyarakat,” katanya.

Selain upaya pemadaman, DPRD juga meminta pemantauan kualitas udara dilakukan secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan pada kondisi aktual di lapangan.

Helmi menambahkan, apabila situasi kebakaran memburuk atau kualitas udara mengalami penurunan signifikan hingga berdampak pada kesehatan masyarakat, maka evaluasi terhadap aktivitas sekolah dapat dilakukan kembali bersama instansi terkait.

“Yang terpenting saat ini adalah memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal dan kondisi udara terus dipantau. Jika ada perkembangan yang mengkhawatirkan, tentu kebijakan dapat disesuaikan,” pungkasnya.(adv)