Penataan Kota Jangan Abaikan Banjir, Arie Wibowo Soroti Prioritas Pembangunan Samarinda

Ket Foto: Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo.

Publiknews.co Samarinda — Penanganan banjir perlu mendapat porsi perhatian yang seimbang dengan pembangunan ruang publik dan penataan wajah Kota Samarinda. DPRD menilai keberhasilan pembangunan tidak cukup dilihat dari perubahan kawasan perkotaan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Arie Wibowo, menegaskan bahwa pembangunan fasilitas publik, termasuk Teras Samarinda, merupakan bagian dari upaya memperbaiki kualitas kota. Namun, program tersebut perlu berjalan beriringan dengan langkah konkret untuk mengurangi persoalan banjir.

Menurut Arie, banjir di Samarinda bukan persoalan yang dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Penanganannya membutuhkan perencanaan berkelanjutan, penentuan prioritas yang tepat, serta keterlibatan berbagai pihak sesuai kewenangannya.

“Untuk menghilangkan banjir sepenuhnya di Samarinda tentu tidak mudah. Ini membutuhkan proses dan waktu,” ujarnya, Jumat (9/10/2026).

Ia berpandangan, pemerintah perlu memastikan pembangunan yang dilaksanakan benar-benar menjawab kebutuhan warga. Penataan kawasan perkotaan tetap penting, tetapi upaya mengurangi dampak banjir juga harus menjadi perhatian dalam menentukan arah kebijakan dan penggunaan anggaran.

Arie menyebut, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Sinergi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) perlu diperkuat agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu.

Koordinasi lintas instansi dibutuhkan karena persoalan banjir berkaitan dengan kondisi sungai, sistem aliran air, serta program penanganan yang melibatkan lebih dari satu kewenangan. Tanpa kerja sama yang berkesinambungan, upaya yang dilakukan berisiko tidak memberikan hasil maksimal.

Salah satu perhatian yang disorot ialah Sungai Karang Mumus. Arie menilai penanganan sungai tersebut perlu menjadi bagian dari langkah pengendalian banjir yang direncanakan secara matang bersama instansi terkait.

“Upaya Pemkot Samarinda dalam menangani banjir sudah cukup baik. Namun, pemerintah kota tidak bisa bekerja sendiri. Peran pemerintah provinsi dan balai sungai juga sangat dibutuhkan,” kata politikus Partai Golkar tersebut.

Selain memperkuat koordinasi, ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak langsung setiap program pembangunan terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, alokasi anggaran harus disusun dengan memperhatikan persoalan mendesak, sehingga pembangunan fisik tidak mengesampingkan kebutuhan dasar warga.

Arie berharap penataan kota tetap dilanjutkan, tetapi dibarengi komitmen yang kuat dalam menangani persoalan lingkungan dan banjir. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghadirkan kawasan yang lebih tertata, tetapi juga meningkatkan kenyamanan dan keamanan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

“Kami berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada proyek-proyek monumental, tetapi juga memberikan perhatian serius terhadap persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, keseimbangan antara pembangunan fisik dan penyelesaian persoalan perkotaan perlu menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan. Dukungan lintas pemerintahan dan konsistensi program diharapkan dapat memperkuat upaya penanganan banjir sekaligus mendorong pembangunan Samarinda yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
(adv/dprdsamarinda)