DPRD Samarinda Dorong Pembangunan Rumah Sakit Tetap Perhatikan Fungsi Resapan Air

Ket foto: Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar.

Publiknews.co Samarinda – Pemenuhan fasilitas kesehatan di Kota Samarinda perlu berjalan seiring dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah keberadaan kawasan resapan air yang berperan penting dalam mengendalikan limpasan air hujan dan meminimalkan risiko genangan.

Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menekankan pentingnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam merencanakan pembangunan fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit.

Menurutnya, pembangunan rumah sakit merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Meski demikian, perencanaan proyek tersebut tetap harus memperhitungkan kondisi lingkungan di lokasi pembangunan agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Deni mengatakan, keberadaan fasilitas kesehatan dan kawasan resapan air sama-sama dibutuhkan masyarakat. Karena itu, kedua kepentingan tersebut perlu ditempatkan dalam perencanaan yang seimbang, bukan justru saling mengesampingkan.

“Rumah sakit diperlukan masyarakat. Di sisi lain, kolam atau kawasan resapan air juga dibutuhkan, terutama saat musim hujan,” ujarnya, Senin (19/10/2026).

Ia menilai, setiap proyek pembangunan harus didukung kajian teknis yang memadai, terutama berkaitan dengan kesesuaian tata ruang dan dampaknya terhadap lingkungan sekitar. Hal tersebut menjadi penting agar pembangunan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Deni juga menyoroti aspek kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan. Apabila proyek berada di bawah tanggung jawab pemerintah provinsi, ia berharap seluruh tahapan perencanaan telah melalui kajian teknis yang jelas sebelum pekerjaan dilaksanakan.

“Kalau berbicara mengenai wilayah kewenangan pemerintah provinsi, saya kira tentu sudah ada kajian teknis yang menjadi dasar pelaksanaannya,” katanya.

Menurut Deni, hasil kajian tersebut perlu menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Dengan begitu, pembangunan tidak hanya menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan dalam waktu dekat, tetapi juga tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan kepentingan masyarakat untuk jangka panjang.

Ia menegaskan, komunikasi antara Pemprov Kaltim dan Pemkot Samarinda perlu diperkuat agar kebijakan pembangunan di kedua tingkatan pemerintahan dapat berjalan selaras. Terlebih, apabila rencana pembangunan bersinggungan dengan lahan yang memiliki fungsi penting dalam menampung dan mengendalikan air hujan.

Melalui koordinasi tersebut, diharapkan kebutuhan fasilitas kesehatan dapat terpenuhi tanpa mengurangi fungsi kawasan resapan air yang masih diperlukan untuk mendukung pengendalian genangan di Samarinda.

“Yang diperlukan adalah komunikasi antara pemerintah kota dan pemerintah provinsi agar pelayanan dasar kesehatan bisa terpenuhi, tetapi fungsi daerah resapan air di Kota Samarinda tetap terjaga,” pungkasnya.(adv/dprdsamarinda)